MAKASSAR, BKM–Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menjadi salah satu dari sekian organisasi perangkat daerah OPD yang serapan anggarannya masih rendah di triwulan pertama.
Mengacu pada monitoring evaluasi (Monev) triwulan pertama APBD Makassar 2021, serapan anggaran di Dinas PU Kota Makassar masih 2,06 persen atau Rp17,05 miliar dari total anggaran Rp827,86 miliar. Imbasnya, sejumlah proyek fisik pun terancam mangkrak.
Meskipun demikian, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, minimnya serapan anggaran di Dinas PU kota Makassar pada triwulan pertama masih dianggap wajar. Belum ada proses tender proyek fisik yang jalan.
“Serapannya rendah karena belum ada proses tender yang jalan. Makanya, kita akan melakukan monitoring evaluasi dan mempertanyakan minimnya serapan anggaran. Apa penyebabnya,” kata Abdi, Minggu (7/6).
Abdi Asmara
Pada monitoring dan evaluasi triwulan pertama di DPRD Makassar beberapa waktu lalu, Abdi sudah mendapatkan klarifikasi dari Dinas PU Kota Makassar perihal rendahnya serapan anggaran.
Diantaranya, masih banyaknya proyek fisik yang menelan anggaran besar namun belum memasuki prosesnl lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
“Alasan lain, Dinas PU Kota Makassar masih berfokus pada refokusing anggaran untuk mendukung program Makassar Recover,” bebernya.
“Sebelum APBD di ketuk sebenarnya sudah bisa dilakukan tender dini, cuma itu bergantung kesiapan pemerintah kota mana proyek prioritas. Makanya, kami belum mengetahui bagaimana serapan anggaran untuk keuangan dan fisiknya di triwulan kedua,” sambungnya.
Karena itu, legislator Partai Demokrat itu berharap serapan anggaran Dinas PU Kota Makassar bisa memperlihatkan progres yang signifikan. Sehingga melalui pihaknya melalui Badan Musyawarah DPRD Makassar telah menjadwalkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD untuk triwulan kedua.
Apalagi dikatakannya pemerintahan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota, Makassar Fatmawati Rusdi baru berjalan beberapa bulan berjalan terakhir.
Perlu ada sinkronisasi antara proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli juga berpendapat sama. Ia mengatakan, di triwulan kedua proses lelang proyek fisik di Dinas PU Kota Makassar baru akan berjalan. Sehingga serapan anggaran belum bisa kelihatan.
Apalagi, menurutnya, Pemkot Makassar saat ini masih dalam tahap proses pengalihan. Sebab dua bulan tahun anggaran berjalan, barulah pemerintah kota dipimpin oleh wali kota defenitif. Roda pemerintahan baru berjalan lantaran akan ada perubahan secara besar-besaran.
“Saya melihat roda pemerintahan baru berjalan. Sekarang pak wali juga sementara fokus di Makassar Recover. Jadi, sekarang ini semua kegiatan baru mau berjalan,” ungkapnya. (nug)
