MAKASSAR, BKM — Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No.121/MIND/PER/2011 tentang Peta Panduan (Road Map) Industri Unggulan Provinsi Maluku Utara adalah industri pengolahan kelapa dan rumput laut. Berdasarkan data statistik (2016-2030), kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 64 persen, dalam hal ini lapangan usaha perkebunan berkontribusi sebesar 44 persen.
Fenomena di lapangan menunjukkan adanya kendala, terutama koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan industri pengolahan kelapa di Provinsi Maluku Utara. Karena itu, dibutuhkan suatu desain prototipe model sebagai peta panduan (road map) Industri Pengolahan Kelapa (IPK).
Hal itu ditegaskan Andi Thamrin dalam mempertahankan disertasinya dengan judul Implementasi Kebijakan Peta Panduan (Road Map) Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Maluku Utara, di depan tim penguji pada ujian promosi doktor untuk meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Publik di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (PPs UNM), pada Selasa, 22 Februari 2022 di Aula Lantai 5 Gedung AD. Ujian dilaksanakan secara luring (offline) dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sidang ujian promosi dipimpin Prof. Dr. Anshari, M.Hum., dengan anggota Prof. Dr. Syamsul Ridjal,M.Si., Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si., Prof. Dr. Rifdan, M.Si., Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum., dan Dr. Syamsuddin Maldun, M.Si. Sebagai promotor Prof. Dr. Fakhri Kahar, M.Si., dan kopromotor: Prof. Dr. Syamsul Ridjal,M.Si., dan Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
Hasil riset dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate ini menunjukkan, pertama adalah komunikasi dalam pengembangan IPK di Provinsi Maluku Utara belum berjalan sesuai dengan Peta Panduan (Road Map), baik dari segi sumber, isi, dan saluran komunikasi.
Kedua, koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan IPK di Provinsi Maluku Utara belum berjalan sesuai Peta Panduan (Road Map), baik dari sisi semangat kerja maupun rivalitas pemangku kepentingan.
Ketiga, prototipe model pengembangan IPK adalah solusi terbaik untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan kunci, primer, dan sekunder baik secara horisontal maupun vertikal sehingga IPK berjalan baik demi terciptanya masyarakat madani.
Mantan Wakil Rektor I (2009-2013) dan Wakil Rektor II (2017-2021) UMMU Ternate ini mengembangkan prototipe model IPK dengan akronim IGO-ANTHAM. Igo bermakna kelapa dan Antham adalah Andi Thamrin. IGO-ANTHAM akronim dari Intuisi, Governance, Online, Akhlakul Karimah, Network, Terintegrasi, Human Relations, Analisis, dan Metodik.
Setelah menjawab pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi dari tim penguji, Sekretaris BPH Rumah Sakit Islam Ternate (2017-sekarang) dinyatakan lulus dengan meraih IPK 3,92 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Ia tercatat sebagai alumni ke-1030 PPs dan ke-369 Ilmu Administrasi Publik.
Ketua Prodi S-3 IAP, Prof. Dr. Rifdan, M.Si. mengapreasiasi temuan prototipe model pengembangan IPK dengan akronim IGO-ANTHAM. Model prototipe ini, lanjut Guru Besar FIS-H merupakan landasan fundamental dan kokoh untuk mengatasi kendala di tingkat petani.
Menurut pakar Ketahanan Nasional ini, prototipe model ini tidak bermanfaat jika tidak dilakukan penyebaran dan sosialisasi ke semua pemangku kepentingan. Karena itu, Dr. Andi Thamrin, MP., M.Si., harus melakukan kerja aktif agar temuannya bisa digunakan sebagai upaya mengatasi kelemahan yang terjadi selama ini. (rls)
