MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat mulai melakukan pemantauan kesiapan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SD dan SMP di Kota Makassar.Mereka menekankan tidak ada lagi persoalan zonasi serta peserta didik titipan.
Hal ini disampaikan, Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Sahruddin Said.Ia membenarkan jika kesiapan PPDB 2024 di tingkat SD dan SMP telah diawasi. Selain itu, pemerintah perlu antisipasi dengan zonasi yang sering dipermainkan oleh oknum.
“Kami sudah panggil pihak dinas Pendidikan terkait banyaknya keluhan dan laporan PPDB, buat antisipasi ada anak didik dengan titip menitip pada kartu keluarga sebagai keluarga lain atau permasalahan-permasalahan lain. Kami juga minta PPDB 2024 ini anak harus sekolah,” ungkapnya, Senin (27/5).
Lanjut Legislator Fraksi PAN Makassar ini juga menegaskan, ia juga menekankan ke Dinas Pendidikan untuk mematangkan langkah-langkah dalam memfasilitasi proses PPDB, termasuk sistem pendaftaran online, kriteria seleksi, dan upaya memastikan transparansi serta keadilan dalam penerimaan siswa baru.
“Kami juga sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar melalui kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif. Dengan banyak orang yang mengawasi permasalahan terkait penempatan PPPK guru dan PPDB dapat teratasi dengan baik, sehingga proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Kota Makassar dapat berlangsung dengan optimal,” jelasnya.
“Karena baru-baru ini kita juga menerima penempatan PPPK Guru di kepulauan itu sangat minim. Makanya kami tekankan untuk bagaimana disdik Makassar bisa mengatasi ini, agar guru mau ditempatkan di pulau-pulau, selain persoalan penerimaan PPDB ini yah,” tambahnya.
Sedangkan, anggota Komisi D DPRD Makassar, Harry Kurnia Pakambanan juga mengaku PPDB 2024 harus dipastikan tidak ada lagi kendala atau laporan masalah dari pihak orangtua siswa, utamanya jalur zonasi. Apalagi, polemik penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru tingkat SD dan SMP di Kota Makassar juga harus diselesaikan.
“Kalau kita mendengar laporan dari dinas pendidikan Makassar beberapa waktu lalu itu, persiapannya sudah matang dan mereka sudah memastikan transparansi serta keadilan dalam penerimaan tahun, karena sesuai slogan pemerintah semua anak harus sekolah,” ujarnya.
“Hanya memang perlu ada beberapa yang harus dibenahi, apalagi ada wilayah yang tidak masuk wilayah zonasi karena tidak adanya bangunan sekolah. Kedua persoalan penempatan PPPK guru ini juga perlu diatur lagi, karena tidak ada yang mau di Kepulauan,” imbuh Legislator Fraksi Demokrat Makassar ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim menjelaskan mekanisme atau proses PPDB tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Kota Makassar untuk Ajaran 2024/2025 juga sudah dijelaskan.
“Kami sudah siap di PPDB tahun ini, sudah dimulai Mei hingga Juli 2024. Ada empat jalur PPDB yang akan dibuka untuk jenjang SD, SMP dan SMA, yakn jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, serta jalur prestasi,” katanya.
Selain itu, proses PPDB jenjang SD dan SMP tahun lalu tidak ada kendala yang berarti ditemukan. Sebab proses PPDB tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun, yang menjadi pekerjaan pemerintah untuk menerapkan semua anak harus sekolah.
“Jadi kami memfasilitasi setiap anak yang terancam tidak bisa sekolah karena berbagai kendala. Kami juga bentuk relawan Massikola untuk mendata anak-anak yang tidak sekolah untuk difasilitasi agar bisa bersekolah. Kalau ada yang terkendala pendaftaran, Pihaknya menggandeng Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Kominfo Kota Makassar Makassar dalam proses PPDB,” bebernya. (ita)
