MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki kekuatan dalam menjaga aset. Bahkan lambatnya gerakan pemerintah kota dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil alih.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika.Bahkan Suharmika menyayangkan perebutan lahan SD Inpres Pajjaiang Kota Makassar berbuntut pada nasib peserta didik yang direlokasi di dua sekolah akibat lahan sekolah yang masih bersengketa.
“Ini kasian warga di dapil ku datang mengeluhkan anaknya yang jauh sekolah karena direlokasi. Lahan sekolah sekarang tidak jelas, belum ada keputusan dari Mahkamah Agung.Bahkan saya dengar ada rencana tidak buka lagi siswa baru terkait perkara ini, aset kita ini terlalu banyak dimanfaatkan dan diklaim,” ungkapnya, Selasa (22/10).
Bahkan, tambah Suharmika, fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) Pemkot Makassar seringkali digunakan oleh oknum untuk keperluan komersil. Beberapa lahan yang diketahui milik Pemkot Makassar dimanfaatkan oleh pihak tertentu, hingga eks terminal Toddopuli yang digunakan oleh pihak tertentu.
“Lamban mengatasi aset tentu berdampak pada keresehan masyarakat, karena baru-baru saya perhatikan disimpang lampu merah Tello tepat di Kantor Kelurahan Tello Baru ada tulisan lahan itu diklaim oleh orang tertentu. Nanti kita konfirmasi di pemkot benar tidaknya,” ucapnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Makassar, Andi Ibrahim Baso.Ia menilai bahwa kelemahan mendasar pemerintah kota ialah tidak memiliki database aset dan surat kepemilikan yang konkrit sehingga dengan gampang bisa diambil alih. Olehnya itu, ia meminta sebelum lambat dalam mengeksekusi fasum-fasos yang sudah diserahkan oleh pihak pengemban segera lakukan persertifikatan.
“Pemkot dalam beberapa tahun terakhir ini lambat dalam melakukan eksekusi. Kita miris anak-anak sekolah yang menjadi korban, harus mendapat perlakuan tidak baik di tempat relokasi sekolah, jauh jaraknya dan Luntang lantung. Aset nanti diklaim atau sudah mau diambil alih baru bertindak,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini DPRD selalu mendorong fasum dan fasos milik pemkot. Ia pun berharap, pejabat sementara wali kota fokus untuk menindaki dan mengksekusi oknum yang memanfaatkan aset untuk komersialisasi,haranya. (ita)
