KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki dua sisi. Ada yang menilainya sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal. Namun tak sedikit pula yang menilai hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran dan kelelahan politik berkepanjangan.
Secara teknis, pemisahan ini berarti pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD akan dilaksanakan pada waktu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati/wali kota, serta anggota DPRD.
Sebelumnya, sejak pemilu 2019, semua tingkatan pemilihan digabung dalam satu waktu untuk efisiensi. Namun MK menilai, penyatuan tersebut justru menyebabkan persoalan serius seperti kompleksitas teknis, beban kerja penyelenggara pemilu yang berat, hingga menurunnya kualitas kontestasi politik lokal.
Dari sisi positif, pemisahan pemilu membuka ruang lebih luas bagi isu-isu lokal untuk menjadi fokus utama dalam pemilihan kepala daerah. Selama ini, kampanye calon kepala daerah kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden.
Dengan pemisahan ini, masyarakat bisa lebih fokus mengevaluasi dan memilih pemimpin lokal berdasarkan rekam jejak dan program kerja, bukan sekadar efek ekor jas dari politik nasional.
Namun di sisi lain, tantangan yang muncul tidak sedikit. Pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan beban anggaran negara karena pelaksanaan pemilu harus dilakukan dua kali dalam lima tahun.
Belum lagi munculnya kelelahan politik di tengah masyarakat akibat frekuensi pemilu yang lebih sering.
Situasi ini bisa berdampak pada partisipasi pemilih yang menurun dan menambah tekanan terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Tak kalah penting, aktor-aktor politik dituntut untuk melakukan konsolidasi ulang dalam menyusun strategi pemenangan.
Koalisi dan peta kekuatan bisa berubah drastis karena dinamika pemilu tidak lagi serentak. Hal ini tentu menuntut partai politik agar lebih adaptif dan benar-benar hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjelang pemilu.
Sebagai bangsa yang terus belajar dalam berdemokrasi, putusan MK ini semestinya dijadikan momentum untuk memperkuat institusi politik lokal, memperbaiki tata kelola pemilu, dan meningkatkan kualitas kaderisasi pemimpin di daerah.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mempersiapkan desain dan tahapan pemisahan ini dengan matang agar tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.
Akhirnya, yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pemilu, termasuk pemisahan waktu pelaksanaannya, benar-benar berorientasi pada penguatan demokrasi, bukan semata kepentingan pragmatis politik sesaat. (jar)
