MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menilai, usulan anggaran yang diajukan Biro Umum Pemprov Sulsel untuk kebutuhan rumah jabatan (Rujab) gubernur Sulsel Rp177 miliar sangat besar. Olehnya itu, dewan meminta dilakukan pemangkasan 10 miliar.
Permintaan pemangkasan anggaran rujab gubernur juga datang dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Mereka meminta anggaran tersebut dipangkas sebesar 10 persen atau Rp17 miliar, sehingga total usulan pemangkasan sebesar Rp27 miliar.
Legislator Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, menegaskan, anggaran untuk pembenahan rumah jabatan (rujab) gubernur maupun wakil gubernur Sulsel tetap dirasionalkan mengingat kebutuhan anggaran saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Apalagi, kata ketua Komisi A DPRD Sulsel ini, jika pada tahun sebelumnya selalu ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang disampaikan oleh Biro Umum Pemprov Sulsel hingga sebesar Rp12 miliar. “Dari pada nanti ada silpa, maka sebaiknya dirasionalkan agar dana itu bisa dimanfaatkan bagi OPD yang anggarannya sangat sedikit.Jadi kita berharap ada pengurahan sebesar Rp27 miliar dari yang diajukan,”ujar Selle di ruang kerjanya, Rabu (15/9).
Belum lagi, jelas Selle, Komisi A tidak akan melakukan rasionalisasi, karena rumah jabatan gubernur tidak berfungsi. Jadi itulah dasarnya karena selama ini masih mendapat post anggaran tapi tidak berfungsi sepenuhnya.
Menurut Selle, kalau plt gubernur pindah di rumah jabatan gubernur nantinya, berarti rumah jabatan wakil gubernur lagi yang kosong makanya minta rasionalisasi.
Hal senada dikatakan legislator Partai Golkar, Arfandi Idris. Arfandi mengaku telah mengusulkan agar anggaran biro umum dikurangi sebesar Rp12 miliar jadi totalnya akan menjadi Rp29 miliar,” tuturnya.(rif)
