MAKASSAR, BKM– Aksi sejumlah warga yang turun menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel Kantor Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, disebut aksi dengan tuntutan yang tak jelas. Bahkan sejumlah warga yang turun demo tidak pernah melakukan pengurusan di kantor kelurahan secara langsung.
Pernyataan itu pun disampaikan langsung oleh Lurah Rappokalling, Muhammad Hatta. Menurut dia, pesan tuntutan yang disampaikan para peserta unjuk rasa tentang kualitas pelayanan diberikan begitu sangat membingungkan. Tidak sesuai dengan apa yang telah diberikannya.
Ditambah lagi, sejak mendapatkan amanah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Rappokalling, dia selalu menekankan kepada seluruh staf maksimal memberikan pelayanan buat warga. Apalagi pegawai-pegawai bertugas dan bekerja sebagai pelayan warga.
“Tidak jelas disitu pelayanan apa yang dimaksud. Apakah ada spesifikasinya misalnya surat atau apa yang memang kami tidak bisa layani dengan berbagai alasan. Tetapi kan tuntutan mereka tidak ada spesifiknya. Dia bilang saja tidak ada pelayanan di sini (kantor kelurahan),” terang Hatta.
Yang lucu bagi Hatta, ada beberapa peserta aksi unjuk rasa terekam dalam video diketahui tidak pernah datang melakukan pengurusan langsung di kantornya kemudian tiba-tiba turun melakukan demonstrasi.
“Ada dua orang peserta demo saya lihat mereka sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan di kantor kelurahan dan tiba-tiba turun aksi. Bagaimana bisa menyimpulkan? Lagian pelayanan jenis apa yang kami tidak berikan untuk warga kami,” tambahnya.
Dia mengakui pada saat peserta aksi datang memasang spanduk, dia tidak sedang berada di kantornya. Karena waktu itu dirinya memenuhi tugas mewakili camat pada kegiatan di hotel.
“Permasalahan ini saya tidak tahu. Pagi-pagi kan saya di kantor. Setelah itu saya tanya staf untuk pelayanan, saya tekankan saya akan ke hotel mewakili ibu camat. Tiba di hotel langsung ditelepon ada seperti ini. Saya bilang iya. Jangan lakukan apa-apa. Saya juga bilang kasih tahu saya mereka tolong kasih info saya apa-apa disitu yang menjadi tuntutan. Tapi ternyata setelah muncul ada videonya, ternyata yang pelayanan umum,” jelasnya.
Dia pun buka-bukaan bila selama ini masih saja ada oknum warga yang melakukan pengurusan secara instan atau tak taat prosedur administrasi. Tentu itu sangat tidak bisa. Seperti contoh surat keterangan bahwa dia janda, maka harus melengkapi dokumen berupa surat nikah dan surat cerai.
“Itu contoh terkecil. Karena memang itu persyaratan yang harus dipenuhi. Namun fakta di lapangan kita tahu 1.000 macam tujuan masyarakat itu memang harus dilayani. Tapi apakah kita bisa memuaskan semua belum tentu karena kepentingan-kepentingan itu yang tidak bisa terpenuhi secara administratif,” tambahnya.(arf)
