MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Nasdem selaku Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Priovinsi Sulawesi Selatan Andre Prasetyo Tanta kembali memimpin rapat bersama sejumlah stakeholder guna membahas polemik lahan hibah Pemprov kepada Kodam XIV Hasanuddin untuk pembangunan batalyon TP 872 Andi Jemma seluas 75 hektare.
Kali ini, Andre memimpin Rapat Dengar Pendapat (DDP) diruang paripurna kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan A.P Pettarani, Kota Makassar, dipadati warga Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Kamis (11/12).
Warga Luwu Utara datang untuk menyampaikan aspirasinya terkait hibah lahan pembangunan Batalyon TP 872 di Desa Rampoang, Tana Lili dengan menyampaikan aspirasi soal polemik lahan hibah tersebut dalam RDP yang juga dihadiri Anggota Komisi C diantaranya Andi Syaifuddin, Jasrum, H Muhammad, Capt Hariady dan hamzah Hamid serta legislator Sulsel asal daerah pemilihan (Dapil) Luwu Raya diantaranya Marjono.
Selain itu, RDP juga menghadirkan Gubernur yang diwakili staf ahli bidang ekonomi kerakyatan Since Erna Lamba, perwakilan Kodam XIV Hasanuddin yakni Asisten Perencanaan Kolonel Inf. Abi, Ketua DPRD Lutra Husain serta pihak BPN Lutra.
Hal menarik lantaran forum RDP diikuti puluhan ibu-ibu warga Desa Rampoang yang ikut membawa balita.
Selain ibu-ibu, puluhan pria ada dari aktivis kampus, hingga organisasi kedaerahan.
Andre awalnya mempersilahkan Since, Ketua DPRD Lutra hingga perwakiln Kodam untuk memaparkan sejumlah hal, namun ketika sesi tanya jawab, warga memprotes karena menolak jika kesempatan bertanya dibatasi. Rapat pun sempat tegang.
“Kami tamu di sini, kami minta dihargai, kami ratusan kilometer dari Luwu Utara demi datang ke sini tanpa dibiayai,” ujar seorang perwakilan warga yang berusia lanjut.
Di sela rapat, perwakilan warga meminta video dugaan kekerasan TNI terhadap warga Rampoang diputar di hadapan Asisten Perencanaan Kodam Hasanuddin, Kolonel Inf. Abi.
Sebelum itu, perwakilan warga lainnya yang diketahui bernama Ono, menyampaikan puisi selama kurang-lebih 1 menit sebelum melancarkan pertanyaan kepada perwakilan Pemprov Sulsel.
Ono menyebut ada dugaan rekayasa administrasi hibah lahan 75 hektare untuk pembangunan Batalyon TP 872.
“Kami menduga ada rekayasa administrasi 500 hektare itu dan 75 hektare dihibahkan untuk Batalyon,” kata Ono.
Tak sampai di situ, Ono sempat memukul meja karena merasa apa yang disampaikannya tidak disimak Staf Ahli Gubernur Sulsel Since Erna Lamba.
Merespons hal itu, Anggota Komisi C DPRD Sulsel Andi Saifuddin Patahuddin meminta warga menghargai jalannya RDP tanpa keributan.
“Kita sama-sama memperjuangkan aspirasi, tapi tolong kita hargai rapat ini, jangan ada yang pukul meja,” pinta legislator asal Luwu Utara ini.
Beberapa saat kemudian, warga meminta dengan tegas agar lokasi Batalyon TP 872 dipindahkan atau digeser.
“Kami tidak menolak pembangunan Batalyon TP 872, kami mendukung. Kami meminta agar lokasi lahan dipindahkan ke titik lain di sekitar lahan hibah itu karena di situ ada rumah warga, ada pemukiman. Saya harap ini jadi rekomendasi kepada gubernur,”pinta Ono. (rif)
Jasrum Usulkan Lokasi Batalion di Pidnahkan
POLITISI Golkar selaku Anggota DPRD Sulsel asal Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu Raya Jasrum juga punya pendapat sebaiknya lokasi pembangunan Batalion TP 872 Andi Jemma dipindahkan, “Saya usulkan dipindahkan lokasi pembangunannya. Kita tidak perlu meminta persetujuan, kita berikan rekomendasi kepada gubernur agar dipindahkan supaya tidak menjadi konflik warga kita dengan TNI. Semoga kita sama-sama enak, kita terima TNI berkontribusi di Luwu Utara dan warga juga nyaman hidup nyaman,”jelas Jasrum.
Olehnya itu, Jasrum meminta agar Anggota TNI tidak beraktivitas dilahan hibah sebelum masalah ini selesai. “Kami meminta teman-teman TNI tidak beraktivitas di lahan hibah sebelum masalah ini selesai, sebagai salah satu rekomendasi Komisi C DPRD Sulsel,”ujar Jasrum.
Menurut Kolonel Inf. Abi, pihaknya sudah menerima nota hibah lahan dari Pemprov Sulsel.
“Kita sudah terima nota hibah, berjalan waktu kita survei. Secara strategis memenuhi syarat untuk dibangun Batalyon. Makanya kita melakukan land clearing,” jelas Abi. (rif)
