MAKASSAR, BKM — Seleksi terbuka atau populer disebut lelang jabatan di kabupaten/kota di Sulsel belum sepenuhnya berjalan baik. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai masih banyak yang perlu diperbaiki, khususnya dalam pengisian Jabatan Tinggi Pratama.
Hal tersebut ditegaskan, Wakil Ketua KASN, Irham Dimly, di Forum Diskusi dan Sosialisasi Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, Hotel Novotel, Kamis (20/7).
Menurutnya, KASN terus melakukan pengawasan dan pengawalan proses lelang jabatan yang dilakukan di instansi vertikal maupun pemda. Tak jarang KASN langsung turun tangan saat menerima laporan pelanggaran.
Khusus di Sulsel, KASN mendata seluruh pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menjalankan proses seleksi terbuka. Namun demikian, kualitas pelaksanaannya belum berjalan sesuai aturan yang ada.
“Tinggal itikad yang harus diperbaiki kualitas. Jangan sampai satu sistem seleksi terbuka kelihatannya saja dari luar, padahal sudah diatur sebenarnya sebelum prosesnya dimulai,” katanya.
Dia mengemukakan, banyak informasi yang sampai ke KASN, baik dari DPRD, media massa dan LSM soal seleksi terbuka ini.
“Kalau ada intervensi dalam pelaksanaannya dari kepala daerah kami langsung masuk. Bisa saja kami langsung hentikan prosesnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Komisioner KASN, Nuraeda Mokhsen, menambahkan, dalam seleksi jabatan dibentuk tim panitia seleksi. Mereka adalah orang yang kompeten untuk melakukan seleksi jabatan.
Kepala daerah, baik gubernur, wali kota atau bupati menurutnya hanya punya hak untuk menentukan pejabat dari tiga besar hasil seleksi. Mereka bisa memilih pejabat sesuai dengan kecocokan dalam bekerja.
“Kalau sudah ada hasilnya dari pansel, kepala daerah punya hak memilih entah itu yang urutan ketiga atau pertama. Bahkan bisa melakukan wawancara terhadap ketiganya,” tambahnya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengaku proses penentuan pejabat melalui seleksi terbuka merupakan sistem terbaik untuk mencari ASN terbaik. Namun demikian dirinya berharap kepala daerah tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Masyarakat mau dilayani dengan cepat dan baik, karena itu ASN harus mengikuti perkembangan itu. Saya sudah minta ke mendagri dan KASN, untuk melakukan mutasi jika kontrak yang diberikan tidak sesuai,” tutupnya.
Hasil Lelang Jabatan Dikirim ke Jakarta
Proses seleksi terbuka yang populer disebut lelang jabatan di lingkup Pemprov Sulsel terus bergulir.
Tahapan seleksi sudah dilakukan tim seleksi (timsel) dan skoring peserta yang ikut lelang jabatan sudah disusun berdasarkan nilai tertinggi.
Menurut Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif selaku ketua tim seleksi, hasilnya sudah diserahkan ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Selanjutnya penentuan pejabat yang akan menduduki posisi yang dilelang sudah menjadi hak prerogatif gubernur.
“Penentuan pejabatnya menjadi hak pregoratif Pak Gubernur. Namun tetap kita laporkan ke MenpanRB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara,” lanjutnya.
Diminta keterangannya seputar lelang jabatan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan pihaknya sudah menerima hasil lelang jabatan.
Saat ini, sementara dilaporkan dan dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Lelang jabatan itu kan berproses. Sekarang sementara diteliti KASN. Jadi dikirim ke Jakarta ke Komisi ASN,” ungkap Syahrul, kemarin.
Namun dia menegaskan, dirinya tidak mencampuri hasil lelang jabatan itu secara langsung.
Untuk seleksi terbuka kali ini, ada sembilan jabatan yang dibuka. Diantaranya Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Pembangunan, Pengadaan Barang, dan Jasa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Badan Pengembangan SDM, Direktur RSUD Labuang Baji, Direktur RSUD Haji, Direktur RSIA Pertiwi, Kepala Biro Kesra.
Selain 9 jabatan yang sudah dilelang, saat ini masih ada dua jabatan eselon dua yang masih lowong. Yaitu posisi Asisten II bidang pembangunan dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi.
Informasi yang berkembang, pejabat yang akan menduduki posisi yang kosong kemungkinan besar akan diisi oleh pelaksana tugas masing-masing. (rhm)
