MAKASSAR, BKM — Perempuan adalah separuh Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa.
Data Komisi Pemilihan Umum menyebutkan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi, dan pemerintahan Indonesia ke depan.
Koordinator SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Sulsel Husaema Husain mengatakan, hal ini adalah sebuah kenyataan bahwa suara perempuan berharga. Berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan yang lainnya.
Untuk itu, Husaema menyerukan bahwa pilihan yang benar adalah calon yang antara lain akan memajukan 270 daerah di Indonesia dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa. Membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan yang lain di daerah, guna berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor. Akan mengantarkan 270 daerah ini menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional.
“Jangan berpikir apalah arti suara saya, atau apalah arti satu suara. Karena setiap suara penting untuk 270 daerah ini. Suara perempuan berharga untuk 270 daerah ini. Jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara,” jelasnya, Selasa (8/12).
Ema, pamggilan akrab aktivis perempuan ini mengingatkan untuk tidak terlibat politik uang. “Politik uang biasa dilakukan untuk membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan, membeli suara rakyat,” tandasnya.
Ia menambahkan, mereka yang terpilih karena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sementara itu, perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan.
Oleh karenanya, menurut Ema, pelajari dengan teliti calon pimpinan di daerah masing-masing. Tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya, serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Karena Indonesia akan tertinggal bila perempuan tidak diikutsertakan dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa.
“Jangan lupa datang lebih awal ke TPS, serta perhatikan penjelasan dan tata cara pemilihan dari petugas. Jangan terpengaruh dengan suara-suara yang mencoba mempengaruhi Anda saat menunggu di TPS. Bila menemukan dugaan pelanggaran sampaikan pada pengawas pemilihan terdekat,” tutup Ema. (*)
