MAKASSAR, BKM–PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) telah melakukan penertiban aset yang terletak di kawasan Gedung Juang 45 Jalan Sultan Alauddin Makassar, Senin (4/10).
Penertiban sesuai dengan amanat rapat gabungan yang di selenggarakan di kantor Perseroda Jalan Ratulangi, Jumat (1/9), lalu.
Hadir pada pertemuan tersebut Direksi PT. SCI, Polrestabes Makassar, Dandim Makassar, Kodim XIV Hasanuddin, Dinas Perhubungan Sulsel, Satpol PP Sulsel, Biro Ekonomi Sulsel, Biro Hukum Sulsel, Biro Aset Sulsel, dan Camat Tamalate.
Rapat gabungan tersebut merupakan pertemuan lanjutan sebab sudah empat kali melaksanakan rapat koordinasi.
Prinsipnya keberadaan tanah yang di atasnya terdapat bangunan gedung juang 45 adalah milik Pemprov Sulsel, yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah Sulsel berdasarkan perda nomor 5 tahun 1976 tentang penetapan modal dasar Perusahaan Daerah.
Pada tahun 1991 tanah ex penggergajian tersebut diamanahkan kepada Dewan Harian Angkatan 45 untuk pengelolaannya oleh pemerintah Provinsi Sulsel.
Tahun berjalan Pemerintah Provinsi menerbitkan surat keputusan Gubernur nomor 4375/X1/2010 tentang penyesuaian nila aset pemerintah provinsi Sulsel yang diinvestasikan sebagai penyertaan modal.
Adapun maksud dan sk gubernur tahun 2010 adalah menyerahkan pengelolaan tanah tersebut untuk di manfaatkan bagi kepentingan peningkatan pendapatan daerah.
Pada tahun 2016 terbit PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016, yang pada pasal 153 di sebutkan bahwa pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
“Tidak di perkenankan untuk pinjam pakai kepada lembaga ormas, yayasan, atau badan hukum lainnya dan perorangan,” bunyi keterangan tertulis yang diterima dari PT SCI atau Perseroda Sulsel, Senin (4/10).
PIC Property PT.SCI, Akmal mengemukakan bahwa temuan BPK Provinsi Sulsel pada 2016-2017 menyebutkan bahwa pemerintah provinsi mengalami kerugian atas aset tersebut dengan tidak adanya deviden bagi pemerintah atas pemanfaatan lahan tersebut.
“Dan tahun 2021 terbit Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel nomor 032/5944/BKAD tanggal 22 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa pembangunan beberapa unit rumah permanen di atas tanah tersebut tidak sesuai dengan amanat dan ketentuan perundang-undangan,” jelas Akmal.
Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut dan pendapat hukum (legal opinion) yang berkembang pada rapat koordinasi dan gabungan, maka tanah tersebut akan segera diambil alih pengelolaannya oleh PT. SCI (Perseroda) Sulsel. “Dalam rangka pemanfaatan aset daerah dan peningkatan PAD bagi pemenntah provinsi Sulawesi Selatan,”tuturnya.
Direktur Utama PT SCI atau Perseroda, Yasir Mahmud, menyatakan bahwa, direksi Perusda sebelumnya juga sudah melakukan koordinasi untuk penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan tersebut. Namun, tidak pernah menemukan solusi.
“Oleh karena itu, kesempatan bagi kami selaku pimpinan PT. SCI untuk melanjutkan dan melakukan penertiban bersama pihak yang berwenang dan segera lahan tersebut akan dimanfaatkan bagi kepentingan umum serta peningkatan PAD Sulawesi Selatan,” terang Yasir.
Yasir menuturkan bahwa, upaya penertiban tersebut merupakan usaha dan tindak lanjut atas surat dari Yayasan Juang Andi Sose yang telah mengembalikan dan menyerahkan penggunaan lahan serta bangunan tersebut kepada pemerintah provinsi Sulsel.
“Di tandatangani masing-masing pihak Sekretaris Daerah (Dr. Abdul Hayat), M.Si.) dan Andi Hamrul Sose yang tertuang alam berita acara penyerahan Nomor 22/YJAS/XI/2019 pada hari Jumat, 06 Desember 2019,” ujarnya.
Juru Bicara (Tim Legal), Nursalam SH mengemukakan bahwa, bulan Agustus 2021 yang lalu, pihaknya sudah tiga kali bersurat untuk melakukan pengosongan dengan diktum waktu 7 hari, kemudian 3 hari, dan terakhir 1 hari.
Namun lanjutnya, upaya persuasif untuk membicarakan secara damai keberadaan tanah dan bangunan tersebut, termasuk upaya untuk mengosongkan lokasi tersebut tidak mendapat tanggapan.
“Justru pihak pengguna lahan mempertahankan status quo atas lahan tersebut,” papar Nursalam.
Pada saat penertiban, Perseroda didampingi Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) dan aparat kepolisian.
Penertiban juga berlangsung lancar untuk merobohkan bangunan rumah yang berdiri didepan Gedung Juang 45.
Para penghuni rela mengosongkan rumah lantaran tidak memiliki alas hak.
Kepala Satpol PP Sulsel Muji mengaku memfasilitasi dengan kendaraan agar warga dapat memindahkan barang barangnya. (rif)
