MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar makin serius merealisasikan pembangunan jalan tol layang. Keberadaannya, untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di dalam kota.
Pembangunan jalan tol ini, kata Kepala Dinas Tata Ruang Makassar, Fahyuddin Yusuf akan mempermudah akses masyarakat, juga bakal mengatasi masalah kemacetan kota.
“Kalau semua kendaraan yang masuk ke Kota Makassar melewati jalur utama semua kan macet, solusinya adalah bagaimana kita membuat ruas jalan baru,” ucapnya.
Jalan yang akan dibangun rencananya tol layang agar minim pembebasan lahan. Rutenya, mulai dari AP Petta Rani menuju Alauddin, kemudian menyusuri Sungai Jeneberang. Selanjutnya, tersambung ke Barombong dan menyusuri pantai hingga ke kawasan Centre Point of Indonesia (CoI).
Dari kawasan CoI, tol layang tersebut dikoneksikan hingga ke Makassar New Port (MNP). Tol layang ini akan terkoneksi hingga ke Galesong, Kabupaten Takalar.
Fahyuddin menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Takalar terkait rencana ini.
Rencana pembangunan tol layang hingga ke Pantai Losari diproyeksi sepanjang 24 kilometer.
Fahyuddin mengakui, hadirnya jalur-jalur transportasi tersebut harus dibarengi dengan regulasi.
Saat ini peraturan daerah (perda) terkait tata ruang masih sementara digodok.Tahapan ini memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Tujuan dari pada revisi RTRW itu kan combine dari pemerintah pusat, provinsi dan kota,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto mengatakan, nantinya jalan tol tersebut berbentuk nomor delapan.
Rencana ini kata Danny sedang didorong untuk dieksekusi Dinas Penataan Ruang. Tahun ini, pihaknya fokus pada pematangan regulasi.
“Kita siapkan dulu regulasinya, kan sudah ada di tata ruang lama, kita bisa ubah sedikit jadi bisa connecting dimana-mana,” ujarnya.
Selanjutnya program strategis ini akan dikomunikasikan ke Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemkot bakal menawarkan proyek ini ke investor, skemanya kerjasama sehingga tidak menggunakan APBD dan APBN.
“Kami akan menawarkan ke swasta dan akan kami laporkan ke pusat karena yang penting adalah dia masuk RTRW,” ungkapnya.
Danny memproyeksi anggaran pembangunan jalan ini mencapai Rp15 triliun. (rhm)
