MAKASSAR, BKM — Terungkap sudah siapa yang sering beraksi membobol ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di dalam wilayah hukum Polda Sulsel. Mereka adalah Rosikin dan Erwan.
Keduanya diringkus tim Reskrim Khusus Polda Sulsel bersama Reskrim Polres Barru di lokasi berbeda. Satu orang ditangkap di Lampung. Satunya lagi di Banten.
Rosikin dan Erwan dirilis dalam jumpa pers di Mapolda Sulsel, Selasa (4/4). Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Dicky Sondani memberi keterangan kepada wartawan.
Ia menjelaskan, kedua tersangka inilah yang membobol ATM BRI di Jalan HM Sewang, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Automatic teller machine yang berada di pintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barru ini dibobol pelaku pada Jumat malam (31/3).
”Tersangka Rosikin diringkus di Lampung. Sedangkan Erwan ditangkap di Banten. Penangkapan dilakukan hari Senin (3/4), dan selanjutnya diterbangkan ke Makassar. Mereka spesialis pembobol ATM lintas provinsi. Keduanya terakhir membobol ATM BRI di Jalan HM Sewang, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 31 Maret 2017. Tersangka menggondol uang dari brankas ATM BRI Cabang Barru sebesar Rp159 juta,” jelas Dicky.
BKM memberitakan sebelumnya, saat pelaku melakukan aksinya, tidak ditemukan adanya kerusakan pada mesin ATM. Polisi menduga pelaku menggunakan kartu khusus.
Namun, dugaan itu meleset. Pengakuan tersangka, mereka menggunakan modus transaksi penarikan uang tunai secara biasa. Tapi setelah uang tunai keluar, pelaku kemudian mengganjal lubang tempat uang keluar dari mesin ATM (exit shuttle) menggunakan tangan. Selanjutnya menarik secara paksa uang tersebut keluar.
”Keduanya cukup lihai. Mereka punya cara khusus untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM. Transaksinya penarikan tunai secara biasa. Setelah uangnya keluar, tersangka mengganjal (exit shuttle) pakai tangan. Kemudian menarik secara paksa sebagian uang tersebut. Sisa uang yang tidak tertarik, dimasukkan kembali ke dalam brankas ATM. Sehingga penarikan uang tunai tersebut tidak tercatat sebagai transaksi atau tidak terdebet,” beber Dicky.
Dengan modusnya ini, saldo milik tersangka di rekeningnya tidak berkurang, meski kartu ATMnya telah digunakan. Dicky menyebut, aksi tersangka sudah 63 kali dilakoni.
Dijelaskan Dicky, yang pertama terlacak keberadaannya adalah Rosikin. Ia ada di dalam wilayah Provinsi Lampung. Pengejaran pun dilakukan. Petugas yang tiba di rumah tersangka berhasil menangkapnya.
Usai diinterogasi, hari itu juga petugas melakukan pengembangan. Satu tersangka lainnya, yakni Erwan diamankan di wilayah Provinsi Banten.
”Rosikin yang lebih dulu diringkus di kediamannya, Dusun Tebat Sari, RT/RW 001/003, Desa Wayilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kemudian dikembangkan. Tim kembali meringkus Erwan di wilayah Serang, Banten,” ungkap Dicky.
Dari pengakuan keduanya, kata Dicky, terungkap jika aksi pembobolan ATM telah dilakukan beberapa kali di wilayah hukum Polda Sulsel. Selain di Kabupaten Barru, mereka juga pernah beraksi di Kabupaten Takalar. Di sini tersangka Erwan sempat terekam CCTV ATM. (ish/rus)
Headline
Halaman Utama | Berita Kota Makassar
MAKASSAR, BKM — Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Rajawali, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi faktanya, ada indikasi dan aroma penyimpangan di tempat ini.
BKM datang ke rusunawa, Selasa (4/4). Pemandangannya cukup mencengangkan. Ada banyak mobil yang sengaja ditutup oleh pemiliknya. Kendaraan roda empat tersebut terparkir rapi di tempar parkir khusus yang telah diatapi. Sementara motor tak terhitung jumlahnya.
Sejatinya pula, rusunawa menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar. Namun dalam pengelolaannya, organisasi perangkat daerah (OPD) ini justru membentuk tim tersendiri. Terdiri dari tenaga keamanan, teknisi, kebersihan, dan administrasi. Mereka inilah yang mengelola secara keseluruhan rusunawa. Termasuk semua retribusi maupun biaya sewa kamar.
Pengelola rusunawa, Susan menyebutkan, di tempat ini terdapat 288 kamar. Semuanya telah terisi dengan 288 kepala keluarga. Setiap kamar memiliki ukuran yang sama.
Biaya sewanya dibedakan berdasarkan tempat di tiap lantainya setiap bulannya. Lantai satu Rp150 ribu. Lantai dua Rp125 ribu. Lantai tiga Rp100 ribu. Lantai empat Rp75 ribu.
Selain biaya sewa kamar, para penghuni juga diwajibkan membayar iuran listrik, air, sampah, dan lampu jalan. Setiap 1 KWH listrik para penghuni membayar Rp1.500. Untuk air, setiap 1 kubiknya sebesar Rp4.000. Sementara sampah sebesar Rp5.000 tiap bulannya. Iuran tersebut dihitung untuk setiap kamarnya.
Susan menambahkan, rata-rata pemakaian listrik setiap kamar dalam perbulannya sekitar 100 KWH. Namun untuk air, ia mengaku tidak tahu pasti. “Perbulannya tidak menentu. Tergantung pemakaian. Tapi biasanya rata-rata setiap kamar itu 100 KWH,” jelas Susan, kemarin.
Jika dikalkulasikan, maka pembayaran iuran listrik saja untuk setiap kamar berkisar Rp150 ribu.
Benarkah hanya sebesar itu? Tadah (61), salah seorang penghuni mengatakan, selama ini para penghuni membayar iuran listrik per bulannya sebesar Rp300 ribu. Bahkan pernah sampai Rp600 ribu.
Wanita yang telah tinggal selama 10 tahun di rusunawa inipun masih mengeluhkan listrik yang terkadang masih sering padam. Hal itu dipicu oleh kapasitas listrik yang ada tidak mencukupi untuk pemakaian seluruh penghuni.
“Kalau banyakmi kita nyalakan alat listrik, biasanya matimi. Kecilki memang dayanya. Baru mahal sekali biasa kita bayar. Kayak ndak masuk akal,” keluh Radah, kemarin.
Hal yang sama dikatakan penghuni lainnya Fitri (24). Ia mengeluhkan mahalnya iuran listrik. Bahkan tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Padahal, di dalam kamarnya hanya ada beberapa barang elektronik. Seperti televisi, rice cooker dan kipas angin.
“Saya biasa tinggi kubayar. Kalau bukan Rp400 ribu, ya Rp500 ribu kubayar tiap bulan. Baru begitumi, seringki mati-mati listriknya,” cetus Fitri.
Untuk air, Radah dan Fitri biasanya membayar kisaran Rp100 ribusampai Rp200 ribu per bulan. Distribusi air di rusunawa ini juga memiliki beberapa kendala. Dalam sehari biasanya air hanya mengalir dua kali.
Bahkan dikatakan Radah, kerap tidak mengalir seharian. Kondisi ini membuatnya harus berhemat air, walaupun tiap bulan ia membayar iuran.
Kondisi ini membuat para penghuni seperti Radah dan Fitri membayar iuran hampir Rp1 juta tiap bulannya. Biaya yang dirasa cukup besar, memngingat Radah dan Fitri hanya berprofesi sebagai pedagang. Radah sebagai pedagang kerajinan, dan Fitri kerap berjualan di Pantai Losari.
Saat ini pengelolaan sampah di sana sudah baik. Setiap harinya mobil sampah milik pemerintah kota masuk ke rusunawa untuk mengambil sampah. Hal ini dikarenakan para penghuni di sana juga telah membayar iuran sampah perbulannya.
Radah pun membenarkan jika setiap harinya memang ada mobil yang terparkir. Kendaraan roda empat itu milik penghuni rumah. “Saya juga heran, katanya ini rumah untuk orang kurang mampu, tapi banyak penghuninya punya mobil. Apalagi kalau malam, penuhmi ini mobil di sini,” beber Radah.
Nur Samsiah atau yang akrab disapa Dg Nurung mengaku, beberapa tahun terakhir dirinya harus mempersiapkan dana sebesar Rp800 ribu setiap bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayar listrik dan air yang sering naik secara mendadak.
“Di dalam rumah cuma TV, kulkas dan dua bohlam lampu yang berapa wattji. Harga kamarku saya di lantai satu Rp150 ribu. Biaya kebersihan setiap bulan untuk tahun ini naik Rp5.000. Ini listrik dan air biasa naik tiba-tiba, padahal jarangji saya pakai semua. Kalau khusus air biasa saya bayar Rp120 ribu. Tapi biasa naik Rp150.000 dan listrik kadang naik Rp300.000 sampai Rp400.000. Ini kita herankan, padahal saya jarang pakai. Paling malampi,” ujar Dg Nurung yang bersama keluarganya sudah lima tahun tinggal di rusunawa.
Bagi Nurung dan penghuni lainnya, biaya hidup di rusunawa sangatlah mencekik. Apalagi mereka yang tinggal di tempat ini mayoritas tidak memiliki pekerjaan jelas.
”Kita harapkan pegawai UPTD benar-benar memperhatikan baik-baik pemakaianya. Catatki baik-baik. Masa’ kamar yang jarang ditinggali tidur dicatat banyak pemakaian listrik dan airnya. Sedangkan kamar yang setiap hari menyala lampu dan airnya kurang biayanya. Kita tinggal disini karena murah, tapi ternyata lama-lama mahalji,” cetusnya.
Sebenarnya, kata dia, tidak adaji mungkin masalah kenaikan listrik tiba-tiba jika meteran listrik yang elektrik diaktifkan. ”Jadi kita tinggal beli pulsa dan kita sendirimi yang atur pemakaian listrikta. Tapi ini namatikanki meteran elektrik. Kita harus membayar listrik dan air di kantor UPTD. Biar kita sedikit pemakaianta, tetap dikasih mahalji, ” katanya.
Selain Dg Nurung, penghuni lainnya bernama Mer juga mengharapkan agar meteran listrik elektrik yang telah terpasang di masing-masing depan kamar diaktifkan. Sehingga pemakaian listrik dapat diatur pemilik kamar sesuai dengan kebutuhannya.
Sebab saat ini pembayaran listrik ke PLN dan air bersih ke PDAM Makassar masih induk, bersatu dengan nama industri.
“Jadi yang terhitung di PLN dan PDAM Makasaar itu berapa banyak pemakaian warga yang ada di dalam rusunawa. Bukan dengan hitungan berapa banyak pemakaian masing-masing warga. Karena kita bayar di UPTD, bukan langsung ke PLN dan PDAM,” jelasnya.
Dalam sebulan, Mer bersama satu anaknya menggunakan paling banyak 12 kubik air bersih. Satu kubik air bersih seharga Rp4.000. Berarti dia harus menyediakan iuaran sebesar Rp48.000 setiap bulan khusus untuk pembayaran air bersih. Karena tinggal di lantai satu, harga kamar yang disewa sebesar Rp150 ribu.
“Kalau air jarangji naik tiba-tiba. Yang sering itu listrik naik dari yang biasa kita bayar. Dulu saya pernah diminta Rp380.000 khusus listrik. Padahal sebelumnya itu cuma Rp120.000 ji saya bayar. Padahal tidak adaji perabotan tambahanku. Yang ada hanya TV, kulkas dan lampu. Kalau tidak dibayarki didendaki 30 persen dari total pembayaran keseluruhanta,” sebutnya. (nug-arf/rus/b)
PEMERINTAH kabupaten dan kota di Indonesia berlomba-lomba menerapkan program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Terutama kalangan yang tidak mampu.
Salah satu yang mendapat perhatian utama adalah di bidang kesehatan. Tak heran jika inovasi program bermunculan di mana-mana. Termasuk di Kabupaten Barru.
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Ir H Suardi Saleh punya kepedulian besar tehadap pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Meski cukup lama berkarir di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan infrastruktur, Suardi sadar bahwa pelayanan di bidang kesehatan mutlak didapatkan.
Sebelum menduduki posisinya yang sekarang, Suardi lebih banyak bergelut di Dinas Pekerjaan Umum. Ia termasuk pamong senior yang mengurusi bidang sarana dan prasarana. Hal itu diperkuat dengan latar belakang pendidikannya sebagai insinyur teknik sipil.
Sejak diberi amanah dan kepercayaan menjadi Plt Bupati Barru, Suardi kian paham kalau rakyat begitu mendambakan pelayanan kesehatan yang mudah, murah bahkan jika memungkinkan, gratis.
Jika sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa untuk hidup sehat itu sangatlah mahal, maka Suardi memiliki keinginan kuat membalik fakta tersebut. Diapun kemudian meluncurkan program home care melalui pelayanan Public Safety Center 119.
Layanan kesehatan yang digagasan mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Pinrang ini lebih memudahkan warga Barru, terutama yang kurang mampu. Mereka bisa memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menghubungi Call Center 119 yang aktif selama 24 jam.
Melalui program peduli kesehatan kepada masyarakat ini, disiapkan dua mobil operasional lengkap dengan sarana, petugas medis dan dokter secara gratis. Jika ada warga sakit dan informasinya sudah disampaikan ke Public Safety Center 119, maka petugas medis plus dokter segera mendatangi pasien untuk melakukan diagnosa.
”Apabila harus dievakuasi ke rumah sakit dan Puskesmas untuk diberikan pelayanan, pasien bersangkutan kita bawa dengan menggunakan mobil layanan yang telah disediakan,” kata Suardi dalam berbagai kesempatan.
Dijelaskan pula, bahwa program home care tidak sebatas menyiapkan satu mobil operasional layanan pasien sakit saja. Melainkan juga setelah sembuh.
”Program kami di Pemkab Barru, memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu ketika sakit dan setelah sembuh. Setelah memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, kita siap mengantar warga tersebut sampai ke rumahnya. Intinya, kita jemput yang sakit, mengantar yang sudah sembuh,” terangnya.
Bagi Suardi, tidak adil rasanya jika pelayanan kesehatan secara maksimal hanya bisa dinikmati kalangan berkemampuan. Melainkan hak semua orang tanpa kecuali. Karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hidup sehat kepada warganya.
”Kami berharap semua stakeholder mendukung program ini. Masyarakat tidak boleh tertunda kebutuhan pelayanan kesehatannya,” tandas Suardi. (rusdi nasaruddin)
Penghargaan dan Sertifikat:
