Headline

JANGAN pernah putus asa dan minder dari ketidaksempurnaan fisik. Sebab segala impian, cita-cita dan harapan bisa diraih dengan sebuah kesungguhan. Itulah yang tertanam dalam diri Laode Muhammad Idris.

Laporan: Erna Dusra-Hasmira-Ade Irma

SUASANA di gedung Fakultas Ilmu Sosial (FIS) kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Jalan AP Petta Rani, Makassar, Kamis (25/8) tampak ramai. Saat itu tengah berlangsung wisuda sarjana di kampus pencetak calon guru ini.
Seseorang dengan ciri tersendiri tampak berjalan digandeng seorang. Mengenakan kacamata hitam, dipadu topi hitam, baju batik warna coklat, celana jeans, bersepatu serta tas ransel di punggung. Orang inilah Laode Muhammad Idrus.
Kenapa Laode harus bergandengan dengan seorang lelaki saat berjalan? Ternyata dia seorang tuna netra.
Apa yang tengah diurusnya di kampus UNM? Sehari sebelumnya, tepatnya Rabu (24/8), Laode telah mengikuti wisuda sarjana. Ia berhasil merampungkan perkuliahannya di Program Pascasarjana (PPs) UNM pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan.
Meski mengalami keterbatasan fisik, Laode mampu mencatatkan prestasi yang membanggakan. Ia menjadi salah satu lulusan terbaik PPs UNM dengan predikat pujian. Laode meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,79, dengan masa studi hanya dua tahun.
Berasal dari Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Laode merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Sebelumnya, ia menyelesaikan kuliah pada jenjang strata satu (S1) di Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, pada prodi PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).
”Saya modal nekat ke sini seorang diri menggunakan kapal laut. Tentunya dengan dukungan dari ibu dan keluarga lainnya,” ujarnya saat ditemui ketiga tengah mengurus administrasi sarjananya di kampus UNM, kemarin.
Laode Muhammad Idrus merupakan anak tunggal pasangan suami istri Laode Mbira dan Waode Alfi. Lahir di Raha, 16 April 1986, Laode yang memiliki tinggi badan 163 cm dan tubuh agak sedikit bongsor ini, mengalami kebutaan ketika masih berusia dua tahun.
Keuletan dan kesungguhannya dalam menempuh pendidikan, ia mampu mematahkan pandangan sebagian masyarakat yang menilai penyandang tuna netra tidak mampu meraih pendidikan tinggi.
Selama menempuh perkuliahan di Makassar, Laode tinggal di Jalan Manuruki II. Semua kebutuhan dan pekerjaan rumah dilakukannya sendiri. Mulai dari mencuci hingga memasak menggunakan kompor gas.
Untuk ke kampus, Laode berjalan tanpa menggunakan tongkat seperti penyandang tuna netra pada umumnya. Bentor langganannya dengan setia mengantarnya ke tempat perkuliahan. Terkadang pula ia dijemput oleh temannya.
Kemandirian Laode dalam menempuh pendidikan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kagum. Salah satunya adalah Prof Dr Darman Manda,MHum yang juga Ketua Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial PPs UNM.
“Takjub. Dia (Laode) yang tuna netra mampu menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Bahkan menjadi salah satu wisudawan terbaik tahun ini,” ujarnya.
Kedua orang tua Laode telah bercerai. Selama kuliah, ia dibiayai oleh ibunya yang di kampung halamannya berjualan minyak tanah eceran, serta kue-kue kecil yang dititipkan di warung-warung sekitar rumahnya.
Perjuangan hidup Laode ini juga mendapat apresiasi dari Rektor UNM, Prof Dr H Husain Syam. Dalam sambutannya saat wisuda, ia mengungkapkan kekagumannya.
”Tidak ada anak hebat tanpa memiliki orang tua yang hebat, seperti kehebatan yang dimiliki ibu kandung Laode Muhammad Idrus,” tuturnya, yang membuat haru para undangan.
Perjuangan keras Laode selama ini ditempuhnya karena ia ingin menjadi seorang dosen. Cita-cita itupun terus dikejarnya di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya.
Terbayar sudah semua perjuagan itu. Laode Muhammad Idrus mendapat tawaran dari Rektor Unhalu untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar di kampus almamaternya itu.
”Jangan pernah menganggap penyandang tuna netra tak mampu bersaing dengan orang lain yang sempurna dari segi fisik, khususnya pendidikan. Kalau selama ini mereka mampu, kenapa orang seperti saya tidak bisa,” tandasnya.
Andi Tabrani, salah satu teman Laode merasa kagum tehadap sosok dan perjuangan rekannya ini. ”Laode punya motivasi yang tinggi. Meski mempunyai keterbasan fisik, namun tidak membuatnya menyerah dalam menyelesaikan kuliah,” terangnya. (*/rus)

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 31 unit kapal ikan Mina Jaya yang dibangun PT Industri Kapal Indonesia (IKI) sejak tahun 1994, saat ini nasibnya terkatung-katung. Kondisi kapal-kapal tersebut dilaporkan Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan kerja di Makassar, Kamis (25/8).
Menurut Edy, dari 31 unit yang dibangun, hanya dua unit yang saat ini dioperasikan PT Perikanan Nusantara. Sebanyak 12 unit sudah selesai namun belum beroperasi karena berbagai persoalan. Sementara 17 unit hingga saat ini belum diselesaikan.
Dari hasil pertemuan Dirut PT IKI dengan Menko Kemaritiman
dan Gubernur, disepakati jika Pemprov Sulsel akan mengambil alih tujuh unit kapal Mina Jaya yang sudah selesai namun belum pernah dioperasikan. Hanya saja yang menjadi kendala, 12 unit kapal tersebut mengalami berbagai kerusakan ringan hingga berat yang harus diidentifikasi dan diperbaiki sebelum digunakan.
Kapal itu, menurut Syahrul, rencananya akan digunakan untuk mengoptimalkan penangkapan ikan yang saat ini produksinya masih sangat kecil.
“Kami sangat butuh kapal penangkap ikan. Setiap tahun kita kehilangan sekitar Rp286 triliun dari sektor perikanan tangkap,” kata Syahrul.
Syahrul berjanji, Pemprov Sulsel akan menanggung biaya operasionalnya. Sementara keuntungannya, sekitar 30 persen akan disetor ke PT Perikanan Nusantara.
Dari 12 unit kapal yang diperkirakan bisa beroperasi, lima kapal bisa diperbaiki dengan estimasi biaya perbaikan per kapal sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp3 miliar. Sementara tujuh lainnya dalam kondisi rusak berat.
Menko Maritim, Luhut B Panjaitan mengatakan, daripada sudah 20 tahun mangkrak alias tidak digunakan, lebih baik dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, dia meminta dilakukan perluasan kawasan IKI agar bisa maksimal lagi dalam beroperasi.
“Kalau cuma 32 hektare, itu kecil. Sementara IKI diharapkan bisa melayani produksi dan renovasi kapal di Kawasan Timur Indonesia,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku siap memback up kebutuhan lahan PT IKI hingga 100 hektare.
Selain soal PT IKI, Menko Kemaritiman juga meninjau kawasan New Port. Dalam kesempatan itu, ia mendesak PT Pelindo IV menggenjot pembangunan New Port yang saat ini sedang dilakukan.
Sejauh ini, progres penyelesaiannya baru sekitar 30 persen. Sementara Luhut berharap proyek itu ditargetkan bisa selesai akhir 2017.
“Saya minta penyelesaian New Port bisa lebih cepat lagi. Maunya akhir 2017 sudah bisa jadi,” kata Luhut.
Agar pembangunan New Port bisa selesai tetap waktu sesuai target, Luhut mempersilahkan Pelindo IV menggandeng pihak ketiga alias swasta untuk ikut berkontribusi. Dia berharap kehadiran New Port nantinya akan semakin menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai hub di Indonesia Timur.
Lebih jauh, Luhut menyampaikan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar wilayah maritim di Indonesia segera diintegrasikan. “Kalau sudah terintegrasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi, utamanya di Sulawesi Selatan bisa dobel digit. Asalkan semuanya kompak, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pelindo IV dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Luhut juga mengatakan bahwa rencana Pelindo IV yang akan membuka 4 koridor ekspor langsung, yaitu 2 koridor dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan dan Papua sudah benar. Hal itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan efisiensi.
Apalagi, tambah Luhut, biaya transportasi di Indonesia adalah yang paling besar, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang. “Kalau bisa, biaya transportasi turun hingga 50 persen dengan adanya direct call atau sistem ekspor langsung ke luar negeri dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,” tandasnya.
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung mengungkapkan, hingga Desember nanti Pelindo IV akan membuka empat koridor untuk ekspor langsung ke luar negeri, yaitu koridor 1 dan 2 di Sulawesi, yakni Makassar dan Bitung, koridor 3 di Kalimantan yaitu Balikpapan dan Kalimantan Utara, serta koridor 4 di Papua.
Saat ini, untuk koridor 1 sudah dibuka, yaitu direct call atau sistem pengapalan langsung ke luar negeri dari Pelabuhan Makassar yang sudah berlangsung sejak 5 Desember 2015.
Di Makassar, selain direct call, Pelindo IV juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu. Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya.
“Rencannya, akhir Agustus ini Pelindo IV akan membuka direct call dari Pelabuhan Bitung, sebagai koridor 2,” kata dia.
Kemudian, pada September nanti, akan dibuka direct call dari Balikpapan sebagai koridor 3. “Di Balikpapan , kami punya dua pelabuhan, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain ada cabang (Pelindo IV), kami juga punya anak usaha yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang nantinya bisa membantu mewujudkan rencana tersebut,” terangnya.
Selanjutnya, pada Desember nanti, Pelindo IV juga akan membuka jalur direct call dari Papua, sebagai koridor 4. “Nantinya, jalur direct call dari Papua juga akan konektivitas dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengatakan, saat ini Sulsel adalah penyangga bagi daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Namun, lanjut dia, kendala yang selama ini sering dihadapi adalah terkait regulasi. Sehingga, dia berharap hal itu bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada KTI. (rhm/rus)