Headline

GOWA, BKM — Desa Paranglompo, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Jumat (18/8). Suasana masih pagi. Kira-kira pukul 08.00 Wita.
Seorang lelaki paruhbaya bernama Sampara tiba-tiba saja mengamuk. Ia nekat menebas ibu mertuanya, Naisa (60) dengan sebilah parang.
Tak hanya melukai satu orang. Sampara juga memarangi anak tirinya, Santi yang berusia 15 tahun.
Kedua korban menderita luka parah. Sempat dilarikan ke Puskesmas II Bontolempangan, Naisa dan Santi kemudian dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf untuk mendapat perawatan yang lebih intensif.
Naisa yang beralamat di Kampung Batupepe, Dusun Barua, Desa Paranglompoa mengalami luka robek sabetan parang pada bagian belakang kepala. Sementara Santi menderita luka robek pada tangan kiri dan mendapat 10 jahitan. Peristiwa ini ditangani Polsek Bungaya, yang membawahi wilayah Bontolempangan.
Kasubag Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan mengkonfirmasi peristiwa mengenaskan itu, ketika dihubungi Jumat sore kemarin. Kata dia, kasus ini ditangani Polsek Bungaya dan masih dikembangkan.
Menurut Mangatas, seusai melakukan aksinya, Sampara langsung langsung bersembunyi ke atas bubungan rumah panggung yang dihuninya. “Kasusnya sedang ditangani Polsek Bungaya, karena Bontolempangan masih satu wilayah hukum dengan Bungaya,” kata Kasubag Humas.
Dijelaskan, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP sambil berusaha mengamankan pelaku Sampara yang usianya diperkirakan berkisar 40-an tahun itu.
Dari keterangan sejumlah keluarga korban, pelaku diketahui menderita gangguan kejiwaan. “Soal itu (gangguan kejiwaan), petugas masih mendalami kebenarannya,” tandas Mangatas.
Kapolsek Bontolempangan AKP Ramli yang berusaha dikonfirmasi melalui telepon selularnya, tidak berhasil dihubungi. Sebab jaringan komunikasi via HP di wilayah pegunungan tersebut tidak mendukung.
Hingga berita ini dibuat, polisi masih terus berupaya mengamankan pelaku. Warga diminta untuk tidak mendekat ke TKP, karena Sampara tampak begitu beringas.
“Pelaku membawa parang, sehingga membuat masyarakat ketakutan. Apalagi pelaku terus mengamuk. Kondisi baru sedikit aman setelah pelaku bersembunyi di atas bubungan rumahnya,” terang Mangatas Tambunan. (sar/rus)

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Perhubungan telah membangun cukup banyak halte bus rapid transit (BRT). Sejak tahun 2013 hingga 2016, total halte BRT yang sudah terbangun berjumlah 110 halte untuk melayani beberapa rute yang saat ini telah dan belum beroperasi.
Namun, banyak dari halte yang telah selesai dibangun itu belum difungsikan. Kalaupun sudah dimanfaatkan, sebagian diantaranya tak berfungsi maksimal. Bahkan dijadikan sebagai tempat tidur.
Seperti yang terlihat di halte BRT Jalan Urip Sumoharjo depan kampus Universitas Bosowa (Unibos), Makassar, Senin (14/8). Seseorang dengan mengenakan sarung tampak asyik tertidur di dalam halte. Tak jauh darinya terlihat menggantung sepasang sepatu serta tas warna hitam.
Lain lagi kondisi halte depan kantor gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo. Sarana penunjang di dalamnya telah rusak dan dibiarkan terhambur berantakan.
Yang lebih memiriskan lagi halte BRT di wilayah Kabupaten Gowa. Telah hampir setahun selesai dibangun, yakni sejak 2016, namun halte tersebut belum juga digunakan.
Akhirnya, halte-halte ini hanya menjadi tempat nongkrong para pengguna jalan, khususnya pengayuh becak maupun pabentor. Seperti halte busway yang terletak tepat depan SMAN 1 Sungguminasa, Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa. Setiap hari, halte tersebut dijadikan tempat kumpul pabentor yang menantikan bubarnya jam sekolah.
Kondisi yang hampir sama terjadi di halte busway yang terletak di batas kota Jalan Sultan Hasanuddin, poros Panciro, Bajeng dan Bontonompo.
“Kita tidak tahu mau difungsikan apa halte ini. Sepertinya dibangunji saja, tapi buswaynya tidak pernah ada yang mampir,” cetus Dg Rani, salah seorang pabentor di depan SMAN 1 Sungguminasa.
Belum lagi difungsikan, empat halte di Gowa disebut-sebut akan dibongkar untuk dipindahkan lantaran terkena pelebaran jalan. Dinas Perhubungan Sulsel mengaku telah menyerahkan pemindahan halte bus tersebut ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Alasannya, Dishub belum memiliki anggaran pemindahan pada tahun 2017 ini.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya, mengaku telah bersurat ke BBPJN untuk pemindahan halte. “Pihak balai sudah janji untuk pindahkan. Mereka minta surat terkait itu, dan kami sudah surati. Karena mereka yang punya anggaran,” kata Ilyas, kemarin.
Ilyas menambahkan, pihaknya belum memiliki anggaran tahun ini. “Saya bilang, kalau mau menunggu kami masukkan anggaran 2018. Tapi mereka tidak bisa menunggu. Jadi mereka minta kami bersurat, jadi saya bersurat,” jelasnya.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) III Metro Makassar, Malik yang dihubungi mengaku pihaknya tidak bisa menunggu hingga tahun depan. Pasalnya, batas waktu pengerjaan pelebaran poros Gowa-Takalar tinggal empat bulan lagi hingga Oktober mendatang.
“Kalau soal pemindahan tidak masalah. Cuma kami belum lihat juga berapa anggaran pemindahannya,” ujarnya.
Untuk proyek pelebaran jalan poros Gowa-Takalar memang terdapat empat halte busway yang terpaksa harus dipindahkan karena menghambat pekerjaan. Khususnya yang terdapat di wilayah Bontonompo, Kabupaten Gowa.
Ditambahkan Kadishub Sulsel, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan halte busway yang telah dibangun. Dari hasil evaluasi itulah nantinya bisa diketahui halte mana saja yang kondisinya masih baik dan telah rusak. Setelah itu, pihaknya akan menghitung kebutuhan dananya untuk kemudian diusulkan pada penganggaran tahun depan.
“Kami sudah melakukan inventarisasi halte BRT. Setelah itu dievaluasi mana yang perlu diperbaiki, dicat dan lainnya. Setelah itu dihitung-hitung kebutuhan anggarannya, kemudian diusulkan untuk perbaikan tahun depan,” terangnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Mamminasata Dishub Sulsel Pahlevi, inventarisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kelayakan halte yang telah dibangun.
Menurut Pahlevi, dari hasil inventarisasi di lapangan, ada beberapa yang memang mengalami kerusakan, beberapa cat sudah pudar, ada yang tidak punya papan nama, dan kondisi lainnya.
“Jadi kami sudah melakukan pemantauan fisik setiap halte yang sudah dibangun. Semua jelas lokasi dan titik koordinatnya. Selanjutnya, pemantauan itu akan diinventarisasi sesuai kebutuhan masing-masing,” ungkap Pahlevi.
Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik berapa halte yang mengalami kerusakan dan seperti apa penanganannya.
“Saya cuma ditugaskan melakukan inventarisasi seperti apa fisik setiap halte yang dibangun. Memang ada yang mengalami kerusakan. Namun data lengkapnya ada di kantor. Saya tidak mampu jelaskan secara rinci letak halte yang rusak tersebut,” jelasnya.
Saat ini, BRT baru beroperasi di empat koridor di kawasan Mamminasata. Padahal menurut perencanaan, ada 11 koridor yang akan dioperasikan. Artinya, masih ada tujuh koridor lagi yang harus digenjot kehadirannya.
Armada BRT kini baru melayani koridor I Bandara-mal GTC, koridor II Mal GTC-Mal Panakkukang, koridor III Terminal Daya-Terminal Pallangga, dan koridor IV Terminal Daya-Terminal Maros.
Sementara koridor yang belum terlayani koridor V, Untia-Terminal Pallangga, Koridor VI Terminal Pallangga-Mal GTC, Koridor VII Terminal Pallangga-Terminal Takalar, Koridor VIII Terminal Takalar-Mal GTC. Koridor IX Terminal Daya-Terminal Pallangga, Koridor X Terminal Daya-Terminal Pallangga via lingkar luar Bontomanai dan Koridor XI Terminal Maros-Barombong. (sar-rhm/rus)

MAKASSAR, BKM — Lima Piala Adipura kini bersemayam di Kota Makassar. Tiga diantaranya diraih secara berturut-turut di era pemerintahan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto. Dua lainnya di masa Wali Kota Malik B Masry dan Ilham Arief Sirajuddin.
Danny mempersembahkan supremasi tertinggi di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup ini di tahun 2015 berupa Adipura Buana untuk kategori kota metropolitan, serta Adipura Kirana di tahun 2016 dan di 2017. Sementara Malik B Masry di tahun 1997 untuk kategori kota kecil. Sedang Ilham Arief Sirajuddin tahun 2013 pada kategori kota metropolitan.
Sebagai dedikasi terhadap raihan itu, dua tugu Adipura kini telah berdiri tegak di Anjungan Pantai Losari. Masing-masing Adipura tahun 1997 dan 2013. Sebelumnya, satu dari dua tugu ini tertancap di simpang tiga Jalan Urip Sumohardjo-Dr Leimena. Namun karena terdampak pelebaran jalan, tugu itu kemudian disatukan di Anjungan Pantai Losari.
Bagaimana dengan tiga Piala Adipura yang diraih di masa pemerintahan Danny? Apakah juga akan dibangunkan tugu sebagaimana dua Adipura terdahulu?
Ditemui di ujung rangkaian arak-arakan Piala Adipura 2017 di Anjungan Pantai Losari, Kamis (3/8), orang nomor satunya Makassar itu menjelaskan rencananya. Kata dia, dirinya tak punya keinginan ataupun rencana untuk membangun lagi tugu Adipura seperti yang ada saat ini.
Alasannya, membuat tugu megah seperti itu hanya menghambur-hamburkan uang. Juga tak terlalu penting menurutnya. Apalagi biaya untuk membangunnya cukup besar. Begitu pula tempatnya, dibutuhkan lokasi yang cukup luas.
”Kalau bagi saya tugu itu tidak penting. Yang penting adalah Adipura bisa menjadi sebuah kultur bagi kita. Adipura ini kan cuma lambang,” ujarnya.
Kalaupun nantinya di Kota Makassar ada pembangunan tugu untuk Adipura, Danny inginnya menggabungkan seluruh piala tersebut pada satu tugu. Hanya saja, hal itu masih perlu dipikirkan lagi.
”Saya lagi berpikir bagaimana baiknya kalau tugu-tugu sekarang dikumpulkan. Jadi satu tugu untuk lima adipura atau sepuluh Adipura. Jangan satu tugu satu Adipura. Supaya jangan gegara itu dikeluarkan lagi uang,” jelasnya.
Wali kota berlatar belakang konsultan ini menaksir, biaya untuk pembuatan tugu seperti yang telah ada di Anjungan Pantai Losari Makassar sedikitnya Rp15 juta untuk satu tugu.
“Yang saya rencanakan, batu yang kemarin batal ditandatangani presiden disimpan di Lapangan Karebosi Makassar supaya bisa ditulis penghargaan yang kita raih,” terangnya.
Diapun menegaskan, keberhasilan Kota Makassar kembali meraih piala Adipura tidak membuatnya puas. Sebab masih banyak tugas-tugas yang belum beres di Makassar. Khususnya kondisi pasar, drainase, taman dan pengelolaan bank sampah.
“Masih banyak yang harus dibenahi, seperti pasar, drainase, taman dan pengelolaan sampah. Itu yang harus diperbaiki. Karenanya, kita optimistis tahun depan bisa meraih penghargaan Adipura Kencana,” tandasnya.
Jika memang nantinya Danny jadi membangun tugu, anggota DPRD Makassar menyarankan agar peradaannya di lokasi yang strategis. Seperti Jalan Perintis Kemerdekaan atau TPA Antang.
”Kalau tugu itu saya kira pembangunannya sesuai kebutuhan saja. Yang terpenting, raihan Adipura tiga kali berturut-turut ini patut kita apresiasi,” kata Abdi Asmara, Ketua Komisi A DPRD Makassar, kemarin.
Sekrtaris Komisi A Mario David, menegaskan kedatangan piala Adipura memang perlu disambut oleh seluruh elemen masyarakat Makassar. Karena mereka juga telah memberi sumbangsih yang tidak sedikit selama proses penilaian berlangsung.
”Biarkan kebanggaan kita semua ini terpatri dalam hati. Kalaupun akan dibangun tugu untuk Adipura, saran saya lokasinya di jalan masuk tol Kecamatan Biringkanaya. Atau di TPA kita di Kecamatan Manggala,” sarannya.
Ketua Fraksi PDI Mesakh Raymond Rantepadang memandang wajar jika pemkot ingin membangun tugu sebagai bagian dari diraihnya Piala Adipura. “Saya kira sah-sah saja kalau Pemkot Makassar membangun sebuah menumen sebagai momentum dari torehan sejarah,” tandasnya. (arf-ita/rus)

MAKASSAR, BKM — Peristiwa pencurian Rp1,2 miliar dari brankas milik PDAM Kota Makassar baru berselang sepekan. Meski begitu, musibah kembali terjadi di kantor perusahaan pengelolaan air bersih ini.
Hari Minggu (30/7) subuh, kira-kira pukul 05.15 Wita. Salah satu ruangan di kantor yang berlamat di Jalan Ratulangi itu terbakar. Api melalap ruang Satuan Pengawas Internal (SPI).
Beruntung, si jago merah bisa dengan cepat dipadamkan. Karena kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tepat berada di samping kantor PDAM.
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Anwar Hasan, yang dihubungi kemarin, mengaku sempat terkejut ketika dilapori anggotanya bahwa telah terjadi kebakaran di kantor PDAM. Sebab, kasus pembobolan brankas masih sementara diusut, tiba-tiba ada lagi peristiwa baru yang terjadi.
”Awal menerima informasi itu saya sempat kaget juga. Saya kira kebakaran terjadi di ruangan yang sebelumnya dibobol. Ternyata yang terbakar ruangan SPI. Bersebelahan dengan ruang yang dibobol,” terang Anwar Hasan.
Perwira dua melati di pundaknya itu merinci barang yang dilalap api di ruang berukuran 7×12 meter tersebut. Masing-masing satu unit kamera pengintai (CCTV). Tiga unit AC. Empat unit komputer. Satu unit televisi ukuran 23 inci, serta kursi sofa.
”Selain barang elektronik, ada pula dokumen yang ikut terbakar. Termasuk brankas yang ada dalam lemari. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan. Kerugian ditaksir hingga Rp150 juta,” jelas Anwar lagi.
Ditanya soal adanya keterkaitan antara kasus pembobolan brankas beberapa hari lalu dengan kebakaran ini, Anwar Hasan tak ingin berspekulasi lebih jauh. Meski begitu, dia tak menampik jika penyidik kepolisian yang menangani kasus ini tengah mendalami adanya indikasi dugaan keterlibatan orang dalam PDAM.
”Ada dugaan, raibnya uang dari dalam brankas yang disusul peristiwa kebakaran, kemungkinannya untuk menghilangkan jejak. Salah satu indikasinya dari terbakarnya kamera CCTV serta komputer dalam ruangan SPI. Untuk memastikannya, semuanya masih dalam proses penyelidikan. Mudah-mudahan kita bisa ungkap semuanya,” tandas Anwar.
Kepala Bagian Humas PDAM Makassar Muh Idris yang dihubungi, kemarin mengatakan, ruang SPI yang terbakar tepat berada di depan ruang arsip. Kejadian ini pertama kali diketahui seorang komandan regu (danru) jaga bernama Juardy. Saat itu ia tengah menunaikan salat subuh.
”Ketika salat, dia (Juardy) tiba-tiba mendengar suara ledakan dari luar musalah. Dia langsung keluar dan melihat kaca jendela pecah di ruang SPI. Bersamaan dengan itu ada api dalam ruangan. Kemungkinan kaca jendela pecah karena panas. Karena di bawah jendela itu ada sofa yang terbakar,” jelas Idris di kantor PDAM, kemarin.
Idris menjelaskan, dalam ruang SPI terdapat beberapa ruangan. Seperti ruang kepala bidang, kepala seksi serta staf. Sementara yang terbakar adalah ruangan staf.
Meski dalam ruangan terdapat banyak berkas dokumen laporan karyawan, mulai dari laporan bulanan, laporan harian hingga biaya pegawai, namun Idris mengklai, tidak ada berkas atau dokumen penting yang terbakar.
“Tidak adaji berkas dan dokumen penting yang terbakar. Ini ruang SPI. Ruang pemeriksaan internal di PDAM Makassar untuk setiap kegiatan-kegiatan. Sebelum kami diperiksa diluar atau eksternal, kami diperiksa dulu di ruang ini. Tapi tidak adaji berkas dokumen penting yang terbakar,” jelasnya.
Disinggung soal keterkaitan antara pembobolan uang dari dalam brankas senilai Rp1,2 miliar dengan peristiwa ini, Idris langsung membantahnya.
”Tidak adaji kaitannya. Apalagi laporan sementara yang didapat dari Dinas Damkar, kebakaran diduga arus pendek. Juga tidak ada struktur bangunan yang rusak. Plafon tidak terbakarji,” tandasnya.
Kepada BKM, danru Juardy yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut, mengatakan saat itu dirinya sedang salat subuh di musalah. Jaraknya hanya tiga meter dari ruang SPI. Baru saja mengucapkan salam dan wajahnya menghadap ke samping kiri, dia mendengar suara ledakan dari luar.
”Saya kira ada lagi ruangan yang dibobol. Ternyata jendela kaca yang pecah akibat kebakaran dalam ruangan SPI. Saya langsung menghubungi teman bernama Asdar yang ada di pos jaga utama untuk segera menghubungi pemadam. Tidak lama kemudian satu unit damkar datang,” jelasnya.
Panit Sabhara Polsek Ujungpandang I Wayan Suwirta yang dikonfirmasi, mengatakan polisi masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab kebakaran. Namun untuk lebih jelasnya, ia meminta agar menghubungi Polrestabes Makassar.
”Yang tangani polrestabes. Kami di polsek hanya menindaklanjuti laporan yang masuk dan langsung turun ke TKP. Tiga orang reserse, dua orang sabhara, binmas satu orang dan dua orang piket intel sudah datang ke lokasi,” ujarnya.
Kepala Bidang Operasional (Kabid Ops) Dinas Damkar Kota Makassar Hasanuddin, mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dia hanya menjelaskan tentang proses pemadaman api.
”Kebakaran berhasil dikendalikan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Satu unit armada didatangkan. Alhamdulillah, api bisa dikuasai dan tidak menyebar ke ruangan lain,” ujar Hasanuddin. (arf-ish-ucu/rus)

Terbukalah ke Publik
Apa Sebenarnya Terjadi

BADAN Pengawas (BP) PDAM Kota Makassar meminta kepada direksi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Hal itu disampaikan menyusul adanya pembobolan uang Rp1,2 miliar, serta peristiwa kebakaran yang terjadi di ruang SPI.
Nurmal Idrus, salah seorang anggota BP PDAM melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di PDAM menjadi masukan agar sistem menajemen diperbaiki. Dengan begitu, kejadian serupa dapat dihindari di masa-masa mendatang.
Selain itu, menurut Nurmal, manajamen perusahaan harus terbuka kepada publik menyampaikan sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan begitu, tidak timbul asumsi-asumsi yang tak jelas.
”Secara umum sistem manajemen yang perlu diperbaiki, agar apa yang telah terjadi dapat diantisipasi di masa mendatang. Direksi juga harus terbuka kepada publik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.
Nurmal mengklaim, pembobolan uang Rp1,2 miliar dari dalam brankas yang berada di gedung keuangan tidak memiliki keterkaitan dengan kebakaran di ruang SPI. Sebab di ruang SPI hanya menjadi tempat pemeriksa untuk kegiatan direksi.
“Kecuali mungkin yang terbakar adalah ruang keuangan, mungkin saja ada keterkaitan. Karena di ruangan keuangan semua data-data keuangan ada. Tapi ini kan ruang SPI. Jadi menurut saya tidak ada keterkaitan soal itu. Kami badan pengawas tidak bisa memasuki lebih jauh, karena kami hanya bertugas mengawasi dan menyampaikan apa yang seharusnya untuk direksi,” kuncinya. (arf/rus)

MAKASSAR, BKM — Usaha Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk menggiring perhatian pusat agar menjadikan Sulawesi Selatan sebagai ibukota negara tidak surut.
Jika pada saat kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Makassar, Rabu (12/7) lalu Syahrul tak berani menyampaikan keinginan secara langsung, kali ini usulan tersebut secara terang-terangan disampaikan di depan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).
Ketika memberi sambutan saat Wapres JK berkunjung ke Universitas Muhammadiyah, Jumat (28/7), dihadapan JK dan ribuan orang yang ada, Syahrul berani membeber alasan kenapa Sulsel bisa menjadi ibu kota negara. Selain karena letaknya yang berada di tengah, saat ini Makassar sudah didukung infrastruktur yang memadai.
“Kami siap untuk jadi ibu kota negara. Konektivitas laut dan lainnya sangat lengkap. Apa yang dicari di Kalimantan, di sini ada semua. Karena kalau di Makassar sudah pasti ada semua,” jelasnya saat memberi sambutan pada peringatan Milad ke-54 Unismuh yang disambut tepuk tangan gemuruh para hadirin.
Dari segi sarana dan prasarana, Syahrul mengungkapkan infrasfruktur di Sulsel cukup kuat. Mulai jalan, bandar udara, pelabuhan, dan saat ini sementara dirintis kereta api trans Sulawesi.
Faktor lain yang menjadi alasan ibu kota sangat tepat dipindahkan ke Sulsel, karena daerah ini bebas dari tsunami dan tidak ada gunung api aktif.
“Kalau ditakutkan bencana alam, bukan cuma di Kalimantan, di sini sampai 200 tahun juga tak ada ancaman itu. Oleh karena itu, yang paling tepat agar biayanya jangan lagi mulai dari nol, ya di sini,” lanjutnya.
Beberapa waktu lalu, Syahrul mengaku kapan saja siap disupervisi Bappenas untuk mengerahui layak tidaknya Sulsel menjadi ibu kota negara.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usulan tersebut boleh-boleh saja. Meski saat ini wacana pemindahan ibu kota masih dalam kajian, namun menurutnya, setiap daerah layak untuk mengajukan diri.
Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada tiga provinsi yang mengusulkan untuk menjadi ibu kota negara. Jika Sulsel juga mengajukan diri, berarti sudah empat provinsi.
“Jadi sudah empat provinsi ini. Boleh saja. Walaupun pemindahan itu baru dikaji,” kata Wapres.
Saat ini ada tiga provinsi yang menjadi nominasi dan dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Daerah itu ada di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). (rhm/rus)