Headline

MAKASSAR, BKM — Siapa yang menikam Bripda Michael Abraham Rieuwpassa (21) saat terjadi bentrok di markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Makassar, belum diketahui. Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) menjadi kunci untuk memastikan siapa pelakunya.
Peristiwa yang terjadi, Minggu (6/8) dinihari itu berhasil terekam kamera CCTV yang terkoneksi di war room Balai Kota. Rekaman tersebut dimungkinkan menjadi salah satu bukti yang nantinya akan digunakan polisi untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini.
Bripda Michael Abraham Rieuwpassa yang merupakan anggota Sabhara Polrestabes Makassar mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Jaury Jusuf Putra setelah mengalami pendarahan hebat. Nyawanya tak tertolong akibat terkena tikaman benda tajam yang tembus ke paru-paru. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di kompleks Perumahan Villa Mutiara, Kecamatan Biringkanaya.
Selain itu, satu anggota polisi lainnya bernama Bripda Nelson (22), anggota Sabhara Polrestabes Makassar mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri akibat terkena sangkur. Aiptu Wawan Subianto (42), juga anggota Sabhara Polrestabes Makassar luka robek pada alis bagian kanan akibat terkena lemparan batu.
Dari pihak Satpol PP, yang dalam insiden ini masing-masing Nur Ilham (20), warga Jalan Bitoa Lama, Arman (22), warga Jalan Gunung Lokon yang mengalami luka pada ibu jari, Jusman (24), warga BTP terluka pada kening kiri serta kepala bagian belakang atas kiri.
Sementara Yatno (20), warga Asmil Kostrad Kariango mengalami luka pada jari telunjuk tengah dan jari manis, Syarifuddin S (20), warga Soreang Jopang Dua luka pada tangan kanan tengah, Isnu (25), warga Asrama TNI Barabaraya mengalami sesak nafas, Syahrul (27), warga BTP Blok AD Nomor 184 mengalami luka lecet pada kedua tangan, Supardi (19), warga Monco Balang mengalami luka pada pelipis kanan, Trisno Muchtar (25), warga Asrama TNI Barabaraya mengalami sesak nafas, dan Amirullah (23), warga Tuna Buraya mengalami luka memar pada kelopak kanan atas.
Hingga kemarin, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penikaman. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charliyan, Minggu (7/8) sore datang ke Balai Kota. Ia ingin memastikan seperti apa kondisi terakhir di tempat ini pascabentrokan.
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto berjanji akan menyerahkan rekaman CCTV yang ada di Balai Kota untuk membantu proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti-bukti terkait pengrusakan fasilitas negara di Balai Kota, untuk selanjutnya dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Wakapolrestabes Makassar, AKBP Hotman Sirait mengatakan, untuk mengetahui yang terjadi di Balai Kota, pihaknya telah meminta rekaman CCTV. Dia berharap, rekaman ini bisa membantu mengungkap penyebab kejadian.
Akibat penyerangan di Balai Kota yang terletak di depan Mapolrestabes Makassar, sebanyak 86 kendaraan roda dua dan sedikitnya 10 mobil mengalami kerusakan. Termasuk kaca sejumlah ruangan kantor juga menjadi sasaran pengrusakan.
Bentrokan baru berakhir pukul 03.17 Wita. Sebanyak 10 orang personel Satpol PP yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, dibawa ke kantor Denpom dengan menggunakan mobil Landrover milik Denpom.
Dari hasil penyisiran di lokasi bentrokan yang dilakukan tim Inafis dan Resmob Ditreskrim Polda Sulsel, ditemukan sejumlah barang bukti. Diantaranya dua pucuk senjata airsoft gun, 26 buah gas air gun, sembilan bilah sangkur, satu mata tombak, satu badik, satu buah anak panah dan 58 botol minuman keras (miras).
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charliyan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara hukum. ”Kejadian ini agar diselesaikan lewat jalur hukum. Jangan ada aksi balas dendam. Saya minta kepada anggota polri untuk tetap tenang. Kita berduka, karena peristiwa ini mengakibatkan salah seorang anggota meninggal,” kata Anton sesaat setelah berkunjung ke RS Jaury melihat langsung jenazah anak buahnya.
Setelah dari RS Jaury, Anton juga menemui sejumlah korban bentrokan yang dirawat di RS Bhayangkara. Ia juga berpesan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak mudah terpancing.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menilai peristiwa bentrokan antara polisi dan Satpol PP merupakan kejadian yang tidak dipersiapkan atau direncanakan. Itu terjadi secara spontan. Karenanya, dia meminta semua pihak untuk tidak mendramatisir kasus ini secara berlebihan.
“Kasus ini sudah ditangani Kapolda, dan kami dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) sudah meminta Kapolda menangani kejadian ini semaksimal mungkin, dengan prosedur, aturan, dan ketentuan yang berlaku,” kata Syahrul, Minggu (7/8).
Orang nomor satu di Sulsel itu mengatakan, sejak terjadinya insiden tersebut, pihaknya sudah menginstruksikan ke Wali Kota dan Kapolrestabes Makassar untuk terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap anak buah masing-masing. Dia percaya kasus ini sudah ditangani secara maksimal oleh Kapolda.
Bahwa ada penyerangan dan lain-lain, menurut Syahrul, itu hanyalah bias-bias dalam skala yang kecil. “Saat ini sudah dalam pengendalian yang intensif,” ungkapnya.
Syahrul berharap semua pihak bisa tenang agar peristiwa ini bisa diproses secara hukum. Ditegaskan, siapapun yang salah, dalam bentuk apa saja, ada aturan hukum yang menanti. Tidak boleh ada institusi yang terlibat terlalu jauh dalam menangani persoalan ini. (ish-jul-arf/rus)

PAREPARE, BKM — Sungguh sedih perasaan Dewi Wulandari (18) dan Siswandi (18). Pasangan suami istri yang baru saja mendapatkan momongan ini harus menghadapi kenyataan pahit.
Bayi perempuan mereka yang berusia 12 hari bernama Nindi, berpindah ke tangan orang lain dengan cara yang tak wajar. Nindi yang lahir di Rumah Sakit (RS) Sumantri, Selasa (19/7) lalu tiba-tiba saja disandera selama tiga hari dua malam.
Suriyani Abbas melakukan perbuatan tersebut diduga karena terkait uang piutang. Sebab orang tua Nindi belum membayar sisa utangnya sebesar Rp1,7 juta, dari total Rp3,5 juta, termasuk bunganya.
Nindi berada dalam penguasaan Suriyani sejak Selasa (2/8). Bayi tersebut baru dikembalikan ke orangtuanya, Kamis (4/8).
Utang yang membelit Dewi Wulandari bermula ketika ia melahirkan di RS Sumantri, Parepare. Ia harus membayar biaya persalinan sekitar Rp2 juta.
Dewi kemudian meminta tolong kepada Suriyani Abbas untuk dipinjamkan uang Rp3 juta. Apa yang dilakukan Dewi itu sepengetahuan suaminya, serta dukungan orang tua Dewi yang berada di Bogor.
Pinjaman Rp3 juta kemudian didapat Dewi dari Suriyani. Untuk pembayarannya, orang tua Dewi mentransfer Rp1.250.000. Jika sesuai jumlah uang yang dipinjam, sisa yang belum dibayar sebesar Rp1.750.000.
Berdasarkan kesepakatan, utang tersebut akan dilunasi setelah satu minggu. Namun kenyataannya, Dewi dan suaminya tak bisa membayarnya hingga jatuh tempo.
Suriyani kemudian mendatangi tempat kos suami istri tersebut. Diapun mengambil Nindi dengan alasan mengajaknya untuk jalan-jalan.
Tanpa prasangka apapun, Dewi menyerahkan balitanya. Setelah ditunggu beberapa waktu, bayi mungil tersebut tak dikembalikan oleh Suriyani. Dewi kemudian berinisiatif mendatangi rumah Suriyani dan meminta anaknya untuk dikembalikan.
Namun Suriyani tidak bersedia menyerahkannya. Dia meminta agar Dewi terlebih dahulu melunasi utangnya jika hendak mengambil anaknya.
Bahkan, pelaku mengancam akan melapor Dewi dan suaminya ke polisi, dengan alasan keduanya tak mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai batas waktu yang disepakati dalam perjanjian di atas kertas tanpa materai.
”Dewi dan suaminya diancam akan dilapor ke polisi oleh pelaku,” kata Rudi, pemilik kos yang ditempati pasutri ini tinggal.
Menurut Rudi, Dewi dan suaminya tinggal di kamar kos yang diseakannya dengan membayar Rp250 ribu per bulan. ”Kasihan mereka, makan saja susah, apalagi mau bayar utang,” tambahnya.
Merasa anaknya dalam ancaman, pasangan suami istri inipun melapor ke Mapolres Parepare, dengan harapan Nindi bisa kembali ke pangkuannya.
Dewi yang ditemui BKM, kemarin mengaku tidak bisa membayar utangnya itu dalam waktu singkat. Apalagi dia tidak pernah melakukan perjanjian dengan Suriyani.
”Suami saya cuma buruh bangunan. Kalau mau bayar seperti itu, tidak mungkin bisa saya lakukan,” ujarnya memelas, sambil menggendong bayinya yang sudah dikembalikan.
Sementara itu, Suriyani Abbas membantah jika dirinya bertindak sebagai rentenir dengan memberikan pinjaman disertai bunga. Sebaliknya, ia mengklaim membantu Suriyani sejak mulai hamil hingga melahirkan. Semua dibiayai sesuai permintaan orang tua Dewi.
”Saya justru sudah berkorban untuk mereka. Kenapa saya yang kemudian dilapor melakukan penyanderaan. Ini tidak benar. Saya membantu mereka karena permintaan bapaknya,” terang Suriyani.
Diapun sangat menyayangkan masalah ini dibesar-besarkan. ”Terus terang anak itu saya bawa. Tapi tidak ada niatku untuk menyandera. Karena saya yang rawat ibu dan anaknya,” jelasnya.
Dihubungi melalui telepon selular, Muh Hasbi, orang tua Dewi Wulandari, juga menyesalkan jika apa yang dialami anak dan cucunya ini berlanjut ke polisi.
”Dia itu (Dewi) anak saya. Saya tahu karakternya. Saya sebagai kakek bayi dan orang tua Dewi tidak keberatan, karena Suriyani hanya membantu anak saya sampai melahirkan. Itu atas permintaan saya sendiri,” jelas Hasbi melalui telepon selularnya saat berada di Bogor.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Prof dr Yohana Susana Yambize sangat menyesalkan jika memang benar terjadi penyanderaan balita karena orangtuanya tak bisa membayar utang.
Yohana minta agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. ”Tidak boleh dibiarkan hal seperti itu,” ujarnya kepada wartawan di SMP Negeri 2 Parepare, kemarin siang.
Terpisah, Nhila Ridha Selaku, aktivis perempuan dan anak di Parepare, belum bersedia berkomentar banyak karena belum melakukan investigasi di lapangan. Namun jika benar, itu sangat disesalkan.
”Mau dicros cek dulu di lokasi mana dan seperti apa kronologis kasusnya,” terangnya.
Pemerintah Kota Parepare, melalui protokoler, Sutomo mengatakan, kasus ini sedang ditelusuri. Apalagi informasi yang diperoleh, pasutri tersebut bukan penduduk Parepare, melainkan warga Palopo yang menyewa kamar kos di Parepare.
”Harus dicek dulu. Lurah sudah dikoordinasikan masalah ini,” ujarnya.
Kalaupun kasus ini diadukan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kantor BKBBN Parepare, kata Sutomo, maka pihaknya pasti memediasi tanpa proses litigasi. “Cukup kami mediasi kasusnya,” kata Sekretaris P2TP2A ini.
Humas Polres Parepare, Brigpol Agussalim yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan adanya kejadian ini. Namun setelah dicek, tidak ada laporannya. ”Yang ada hanya aduan, dan bayi itu sudah ada di tangan orangtuanya,” ujarnya.
Kasus ini, menurut Agussalim, sudah tidak ada masalah lagi, karena tidak ada yang keberatan dan telah didamaikan. ”Kami sudah mediasi. Semuanya tidak masalah. Kecuali kalau korban melapor, kami harus tindaklanjuti. Tentunya kami akan serahkan masalah ini ke bagian PPA untuk ditangani,” tandasnya. (smr/rus/b)

MAKASSAR, BKM — Sejarah baru dicatat Kota Makassar. Di bawah kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto dan Samsu Rizal, Makassar meraih Piala Adipura untuk yang kedua kalinya.
Kepastian itu diperoleh dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemprov Sulsel, A Hasbi Nur kemarin.
Menurut Hasbi, enam daerah meraih Adipura untuk penilaian tahun 2015. Yakni Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Pinrang dan Maros.
Kendati belum diumumkan secara resmi, kepastian daerah penerima Adipura diperoleh langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara daerah yang masuk penilaian Adipura hingga tahap dua dinyatakan gagal meraih piala tersebut, masing-masing Kabupaten Soppeng, Sidrap, Palopo, Enrekang dan Wajo.
Hasbi mengemukakan, berbeda dengan sebelumnya, kriteria penilaian untuk memperoleh Piala Adipura tahun ini semakin tinggi. Selain itu, ada tahapan presentasi yang harus dilakukan kepala daerah atau wakilnya di hadapan Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak boleh diwakili.
”Sehingga asumsi gagalnya sejumlah daerah meraih Adipura disebabkan presentasi yang dilakukan tidak maksimal atau diwakili. Atau bisa juga karena kriteria yang ditetapkan tidak berhasil dipenuhi,” jelas Hasbi, yang saat dihubungi tengah tugas dinas di Bali.
Selain Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup juga menetapkan sekolah mandiri yang meraih piala Adiwiyata. Di Sulsel sejumlah sekolah meraih penghargaan tersebut. Diantaranya Pangkep tiga sekolah, Pinrang dua, Parepare dua, dan Maros satu sekolah.
“Total penerima Adiwiyata sebanyak sembilan sekolah,” ungkap Hasbi.
Menurut rencana, piala Adipura dan Adiwiyata akan diserahkan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Riau, 22 Juli mendatang.
Peringatan itu dimajukan sehari dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni tanggal 23 Juli.
Dengan pencapaian ini, Kota Makassar mampu meraih Adipura dua tahun berturut-turut. Demikian pula Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba dan Maros. Sementara Pinrang meraih Adipura yang ke-5 kalinya, setelah tahun lalu gagal mendapatkannya. Begitu pula Bantaeng, yang tidak memperoleh Adipura 2015 kemarin.
Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe mengatakan, keberhasilan meraih Piala Adipura ini menjadi pertanda pemerintah dan masayarakat begitu peduli terhadap kebersihan kotanya. Begitu pula dalam pengelolaan sampah.
Kalau tahun kemarin, kata Taufan, Parepare mendapat Adipura dengan dipersandingkan meraih kota sehat. Untuk tahun ini, meraih Adipura dipersandingkan dengan didapatkannya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu artinya, kerja-kerja nyata pemerintahan dibuktikan selama ini.
“Karena itu saya dan kita semua bersyukur dengan adanya penghargaan ini. Semunya bisa diraih dukungan semua pihak elemen masyarakat dan para anggota dewan,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang dihubungi kemarin, mengatakan, pihaknya terus menjaga konsistensi dan komitmen untuk bisa meraih kembali supremasi tertinggi di bidang lingkungan hidup itu.
Karenanya, dia selalu berharap kepada seluruh masyarakat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus menjaga kebersihan dan memanfaatkan bank sampah yang ada di wilayahnya. ”Dengan begitu, volume sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dapat berkurang,” kata Wali Kota yang akrab disapa Danny itu, Senin (18/7).
Optimisme senada juga disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh. Bahkan kata pejabat yang biasa disapa Ibe itu, pihaknya telah menerima undangan untuk menghadiri penyerahan Piala Adipura 2016 yang dilaksanakan di Jambi, 22 Juli mendatang. Presiden Joko Widodo akan menyerahkannya secara langsung.
”TPA Antang menjadi salah satu tempat yang berpengaruh hingga membuat Makassar dipastikan kembali meraih Piala Adipura 2016. Pemkot Makassar sudah sangat fokus menjaga kebersihan di tempat pembuangan sampah tersebut,” ujar Ibe.
Selain itu, pasar yang ada dinilai sudah cukup mendukung Makassar untuk bisa meraih Adipura kedua lainya, meski masih ada diantaranya yang masih perlu dibenahi dan dijaga kebersihannya.
“Kita optimis kembali meraih Piala Adipura 2016. Kita sudah dapat undangannya,” tambahnya.
Kabag Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra sebelumnya juga menyampaikan optimismenya kalau kota ini mampu meraih Piala Adipura 2016. ”Kita pasti optimis,” ujarnya singkat.
Sementara itu, keberhasilan meraih Piala Adipura mendapat apresiasi dari anggota DPRD Makassar.
Keberhasilan Makassar mendapatkan Piala Adipura mendapat apresiasi penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Namun, dalam apresiasi tersebut, kalangan legislator memberikan garis besar terhadap poin pentingnya pembenahan kebersihan.
Sekretaris Komisi D, Hamzah Hamid mengatakan sangat mengapresiasi jika Kota Makassar berhasil meraih Piala Adipura untuk kedua kalinya terjadi. Namun dia mengingatkan pentingnya pemkot memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan Kota Makassar, yag dinilainya masih sangat kurang.
“Saya pribadi senang jika Makassar berhasil mendapatkan piala tersebut. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana upah pekerja kebersihan itu bisa ditingkatkan. Kasihan mereka,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Legislator Fraksi PAN ini menuturkan, saat menggelar reses beberapa waktu lalu, ada banyak yang menyoroti tentang tingkat kesejahteraan petugas kebersihan yang sangat minim. Padahal bisa dikatakan bahwa keberhasilan kota Makassar meraih Piala Adipura dua kali berturut-turut tidak terlepas dari andil dan kerja keras para petugas kebersihan.
”Coba lihat sekarang, upah mereka berapa. Sangat sedikit. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus, agar penghargaan yang diraih bisa sebanding dengan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” tandas Hamzah.
Sedangkan Ketua Komisi A, Wahab Tahir punya harapan yang lebih besar. Legislator Partai Golkar ini ingin Kota Makassar bisa meraih Adipura tiga kali berturut-turut. Itu bisa didapat jika Wali Kota Makassar dan jajarannya mempertahankan kinerja.
”Kita tentu senang dengan didapatkannya Piala Adipura untuk yang kedua kalinya. Kita semua ingin penghargaan di tahun 2015 sampai 2016 bisa bertambah di tahun mendatang,” imbuhnya. (arf-ita-rhm/rus)